Bloomberg Technoz, Jakarta - Kalangan ekonom berpandangan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melonggarkan, bahkan menghapuskan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) harus diterjemahkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dalam bentuk kebijakan. 

“Hal yang disampaikan pak Prabowo adalah panduan umum saja, yang intinya kita perlu lebih welcome terhadap investasi berkualitas dari luar negeri. Adalah peran para menteri nantinya yang perlu mendetailkan dalam bentuk kebijakan yang operasional,” kata ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin saat dihubungi, Minggu (13/4/2025). 

Dalam kaitan itu, kata dia, Prabowo perlu memiliki juru bicara yang mumpuni agar bisa mengkonfirmasi ketika sejumlah pertanyaan mengemuka dari publik, pengamat, dan media. Khususnya beberapa isu hangat yang ramai diperbincangkan belakangan ini seperti isu TKDN, tarif impor Amerika Serikat (AS), hingga kuota impor. 

Wijayanto menyebut sejatinya TKDN tidak akan dihapuskan. Akan tetapi, dilaksanakan secara selektif agar Indonesia bisa mendongkrak daya tarik bagi investasi berkualitas dengan tetap melindungi produsen dalam negeri, termasuk sektor manufaktur dan teknologi.

Pengusaha elektronik mengkhawatirkan wacana pelonggaran, atau mungkin penghapusan TKDN produk akan membawa banyak dampak buruk. Dari kaca mata industri elektronik, pelonggaran TKDN dalam efek jangka pendek maka akan mengundang sektor pada komoditas lain juga akan meminta pelonggaran.