Pemerintah, lanjutnya, lantas memetakan komoditas apa saja yang bisa dipacu impornya dari AS. Dari sektor energi, kata Bahlil, Indonesia berencana memperbanyak pembelian LPG dan minyak.
Saat ini, Bahlil mengaku kementeriannya tengah melakukan evaluasi agar impor LPG dan minyak dari AS dapat dieksekusi, agar Indonesia bisa terhindar dari tamparan tarif resiprokal Trump — yang tepatnya sebesar 32%.
“Jadi jangan dibuat sesuatu yang ‘wah banget’. Biasa ini. Ini politik dagang,” ujarnya.
Tak Tiru China
Langkah membeli lebih banyak LPG dan minyak dari AS, sebut Bahlil, dilakukan karena Indonesia tidak ingin meniru jejak China yang memberikan tarif retaliasi sebesar 84% kepada produk impor asal AS. Washington sebelumnya sudah mengganjar barang China dengan bea masuk 125%.
Indonesia pun dinilai tidak memungkinkan untuk menerapkan tarif balasan lantaran kondisi dan latar belakang perekonomian nasional berbeda dengan China.
“Jadi kita hargai saja [keputusan balasan China] dan jangan terlalu merasa seperti ada sesuatu yang besar. Santai saja. Toh, kontribusi pertumbuhan ekonomi kita itu 53% dari konsumsi, 30% dari investasi. [Sedangkan], ekspor kita ke Amerika itu 10%,” ujarnya.
“Jadi jangan dianggap seolah-olah [impor LPG dan minyak dari AS] barang yang besar, tetapi kita harus hati-hati. Kita harus menanggapi dengan baik. Supaya apa? Kepercayaan publik dunia dan domestik itu makin membaik.”
Rencana Indonesia merelokasi impor LPG ke AS belakangan mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan, lantaran dikhawatirkan justru makin membebani APBN. Apalagi, impor LPG masih disokong dana subsidi energi.
Meski pemerintah berjanji tidak akan menambah volume, melainkan hanya mengalihkan sumber impor dari negara pemasok lain ke AS, praktisi industri migas Hadi Ismoyo memperingatkan ihwal potensi pembengkakan biaya pengapalan.
Hadi, yang juga Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC), mengatakan Indonesia secara tradisional lebih terbiasa mengimpor LPG dari kawasan Timur Tengah, seperti dari Saudi Aramco, alih-alih Amerika.
Tidak hanya itu, kontrak pembelian LPG dari Indonesia biasanya minimal selama 1 tahun dan bisa diperpanjang lagi.
“Nah, kalau diputus tiba-tiba dan direalokasi impornya dari AS, tentu ada konsekuensi kontrak yang harus dihitung,” terang Hadi saat dihubungi, Kamis (10/4/2025).
Hadi memperkirakan biaya logistik LPG dari AS juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan dari Timur Tengah, mengingat jaraknya yang lebih jauh.
“Secara kasar dapat dilihat jaraknya lebih jauh, sehingga shipping cost akan signifikan naik dari biasanya. Nah, ini perlu dihitung dalam komponen harga,” terangnya.
Kesesuaian Spek
Tidak hanya soal ongkos logistik, Hadi menyarankan pemerintah untuk betul-betul cermat mempertimbangkan harga LPG AS dibandingkan dengan Timur Tengah, serta kesesuaian LPG AS dengan spesifikasi kilang atau infrastruktur LPG di Tanah Air.
Dalam kaitan itu, Hadi menggarisbawahi, komponen LPG asal Amerika berbeda dengan yang biasa digunakan di Indonesia. LPG di Indonesia terdiri dari 60% butana (C4) dan 30% propana (C3). Sebaliknya, LPG di AS merupakan 100% C3.
“Artinya, infrastruktur LPG sekarang harus dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan karakter LPG di AS. Bukan tidak bisa, sangat bisa, tetapi pertimbangkan penambahan biayanya,” ujarnya.
Apabila seluruh komponen biaya untuk mengimpor LPG dari AS ternyata justru lebih memberatkan dari anggaran eksisting, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan APBN akan kian terbebani; mengingat impor LPG masih dibiayai anggaran subsidi energi.
Dengan demikian, Hadi menilai wacana realokasi impor LPG ke AS tidak akan efektif di tataran eksekusi, meski cukup menarik dari sisi konsep.
“Menurut saya, pemerintah harus punya konsep konversi LPG ke gas. Kalau sama-sama impor, impor LNG lebih masuk akal daripada impor LPG. LNG lebih murah per satuan MMBtu daripada LPG. Sama-sama impor dari AS,sehingga bisa jadi bahan negosiasi tarif.”
Hingga saat ini Indonesia mengimpor sekitar 6—7 juta ton LPG per tahun untuk kebutuhan domestik sekira 8 juta ton per tahun. Hal ini menyebabkan beban ekonomi sekitar Rp63,5 triliun per tahun dalam APBN.
Adapun, sumber utama impor LPG Indonesia berasal dari Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Arab Saudi, Algeria, dan AS.
(wdh)
