Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp250 triliun atau 40,6% dari target Rp616,2 triliun. Dari jumlah itu, pembiayaan utang menyumbang Rp270,4 triliun—mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp282,6 triliun. Namun, pemerintah juga mencatat pengembalian pinjaman neto sebesar minus Rp12,3 triliun.

“Kami menjaga efisiensi cost of fund dan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi nilai tukar dan mitigasi risiko,” tulis laporan tersebut.

Meskipun tekanan global meningkat akibat kebijakan tarif perdagangan internasional, APBN tetap difokuskan pada prioritas pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran dan utang

(red)