Posisi defensif tersebut tercermin dari turunnya incoming bids pada lelang UST-3Y tadi malam dan aksi beli UST-2Y UST di pasar sekunder yang memicu yield turun menjadi 3,73%. Sedangkan, yield UST-10Y serta 30Y naik masing-masing 10,9 bps dan 14,6 bps menjadi 4,29% dan 4,76%.
Hal tersebut memicu aksi jual atas tenor panjang INDON, surat utang RI dalam denominasi dolar AS, dengan kenaikan yield 20Y INDON sebesar 10.2 bps menjadi 5,86% diikuti yield 30Y INDON yang naik 7,3 bps menjadi 5,89%.
"Kami melihat peluang yield 10Y INDON mengalami konsolidasi di rentang 5,35-5,40% akibat yield spread 10Y INDON dibanding UST yang atraktif sebesar 107,1 bps. Adapun rupiah berpotensi kembali terdepresiasi ke target rentang Rp16.950-Rp17.050 per dolar AS akibat pelemahan rupiah di pasar forward NDF-1M sebesar 1,10% menjadi Rp17.105/US$ tadi malam," kata analis.
Defisit APBN
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2025 mencatat defisit sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kementerian Keuangan menilai angka ini masih dalam batas aman dan sesuai dengan target defisit tahunan yang dipatok 2,53% PDB.
Dalam paparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kondisi APBN tetap terkendali. “Defisit APBN per Maret 2025 tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau 16,9% dari total target defisit Rp616,2 triliun sesuai Undang-Undang APBN 2025,” kata Menkeu dalam laporan bertajuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp250 triliun atau 40,6% dari target Rp616,2 triliun.
Dari jumlah itu, pembiayaan utang menyumbang Rp270,4 triliun—mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp282,6 triliun. Namun, pemerintah juga mencatat pengembalian pinjaman neto sebesar minus Rp12,3 triliun.
“Kami menjaga efisiensi cost of fund dan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi nilai tukar dan mitigasi risiko,” tulis laporan tersebut.
Meskipun tekanan global meningkat akibat kebijakan tarif perdagangan internasional, APBN tetap difokuskan pada prioritas pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran dan utang.
(red)
