Dengan demikian, dia memastikan rencana pembelian LNG dan LPG dari Negeri Paman Sam tidak akan menambah beban anggaran subsisi energi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, di-switch [ke AS]. Jadi tidak mengganggu APBN,” tegasnya.

Untuk diketahui, Indonesia mengimpor sekitar 6—7 juta ton LPG per tahun untuk kebutuhan domestik sekira 8 juta ton per tahun. Hal ini menyebabkan beban ekonomi sekitar Rp63,5 triliun per tahun dalam APBN.

Adapun, sumber utama impor LPG Indonesia berasal dari Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Arab Saudi, Algeria, dan AS.

Sementara itu, untuk LNG, impor dari AS sudah dimulai sejak September 2021 dengan tren volume yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Selain pembelian LPG dan LPG, Airlangga mengatakan—berdasarkan arahan Presiden — Indonesia berencana meningkatkan impor produk agrikultura dari AS, khususnya untuk komoditas gandum dan kedelai, sebagai upaya negosiasi menghindari tarif.

“Arahan Pak Presiden Prabowo bahwa kita akan meningkatkan [impor] produk dari Amerika, terutama produk agrikultura yang kita tidak punya seperti kedelai dan gandum dari negara [bagian  AS] penghasil, yang kebetulan merupakan daerah konstituen Partai Republik [partai pengusung Trump],” ujarnya.

“Kemudian juga pembelian engineering product,” lanjut Airlangga. 

(wdh)