Akan tetapi, pengecualian terhadap moratorium 2022 berlaku untuk PLTU on grid yang tercantum dalam rencana pasokan listrik yang ada, serta PLTU captive yang dirancang untuk mendukung kegiatan strategis nasional dan industri bernilai tambah.
Celah regulasi ini membuka jalan bagi lonjakan kapasitas PLTU captive baru di Indonesia. Berdasarkan laporan GEM, data 2024 menunjukkan PLTU captive menyumbang lebih dari 80% dari tambahan kapasitas baru sebesar 1,9 GW di Indonesia.
Selain itu, tambahan kapasitas batu bara sebesar 1,1 GW mulai dibangun pada 2024, seluruhnya untuk penggunaan pembangkit batu bara captive.
Menurut Global Coal Plant Tracker, Indonesia memiliki 130 unit PLTU captive dengan kapasitas 30 megawatt (MW) atau lebih yang telah beroperasi, serta 21 unit tambahan dalam tahap prakonstruksi dan konstruksi.
Sebagian besar kapasitas ini berasal dari sektor pengolahan logam dengan kapasitas PLTU captive yang beroperasi meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari 5,5 GW pada 2019 menjadi 16,6 GW pada 2024.
“Sektor industri menyumbang hampir setengah dari total konsumsi energi Indonesia, didorong oleh prioritas pengembangan kawasan industri, smelter nikel dan aluminium, serta proyek strategis nasional lainnya melalui taksonomi investasi hijau Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, kapasitas captive terus menjadi celah nyata terhadap komitmen China untuk menghentikan pembangunan PLTU di luar negeri. Hingga akhir tahun 2023, PLTU captive masih belum terintegrasi dalam perencanaan transisi energi Indonesia sejak akhir 2023.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam gelaran KTT G20 di Brasil awalnya membawa optimisme dengan mengumumkan rencana untuk menutup semua pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam 15 tahun ke depan, yakni pada 2040. Di sisi lain, Malaysia juga menargetkan hal yang sama pada 2044.
Namun, pernyataan Prabowo kemudian dibantah oleh utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi sekaligus adik kandungnya, Hashim Djojohadikusumo.
Hashim berargumen bahwa menutup semua pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2040 merupakan "bunuh diri ekonomi," serta menyatakan bahwa pernyataan Prabowo tidak benar dan telah dikutip secara keliru.
Hingga saat ini, pembangkit listrik berbahan bakar fosil masih mendominasi 85% dari total bauran energi Indonesia.
“Sayangnya, pernyataan ambisius presiden pada KTT G20 November 2024 tidak selaras dengan konteks regulasi yang berlaku di Indonesia. Rencana Ketenagalistrikan Nasional 2024—2060 yang baru dirilis menguraikan penambahan 26,7 GW kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara dalam tujuh tahun ke depan, dengan 75% di antaranya merupakan pembangkit listrik captive,” tutur Christine.
Masalah Baru
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat kapasitas PLTU captive yang terus ditambah menimbulkan berbagai masalah baru. Kondisi tersebut akan terjadi oversupply antara pembangkit dengan kapasitas pengolahan nikel yang terbatas.
Penurunan kapasitas PLTU captive menjadi indikasi antara biaya investasi pembangunan pembangkit dan produksi hilirisasinya tidak sejalan. Dia menyebut saat ini harga nikel anjlok -19,9% secara tahunan atau year on year (yoy), sementara harga aluminium turun -3,2% yoy. Artinya, rasionalisasi PLTU captive jadi agenda yang urgen.
“Kalau pembangkit PLTU captive diberi izin dibangun terus imbasnya tentu beban operasional perusahaan melonjak, ini strategi yang buruk. Implikasi berikutnya adalah terjadi penurunan pada pendapatan perusahaan, bahkan karena PLTU captive-nya underutilized bisa membuat perusahaan diambang pailit,” ucap Bhima saat dihubungi.
Sementara itu, peluang untuk menembus pasar ekspor langsung ke Amerika Serikat juga bergantung pada tiga aspek. Pertama, traceability atau ketelusuran bahan baku. Kedua, sustainability atau keberlanjutan, termasuk upaya melakukan transisi kawasan industri dari ketergantungan PLTU captive ke sumber energi bersih. Ketiga, mencari calon pembeli di AS yang mau membeli langsung produk dari Indonesia.
Dia menekankan saat ini pemerintah seharusnya bisa moratorium izin PLTU captive baru dengan melakukan revisi Perpres No. 112/2022. Sementara itu, PLTU captive eksisting yang kapasitas terpakainya sangat rendah, bisa dipensiunkan mandiri oleh perusahaan. Jika perlu, perusahaan dapat diberi insentif fiskal dengan berbagai cara oleh pemerintah.
Langkah kebijakan lain, kata Bhima, Kementerian ESDM perlu segera menerbitkan peta jalan pemensiunan PLTU batu bara, baik on grid maupun captive.
“Selama regulasinya tidak sejalan dengan pembatasan PLTU captive, maka ada boom PLTU captive yang kontraproduktif,” jelas Bhima.
(mfd/wdh)
