Para pejabat Thailand pada awal bulan ini membela keputusan deportasi pada 27 Februari, dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan “solusi terbaik” untuk menghindari penolakan dari Beijing. Pemerintah Thailand juga mengklaim telah menerima jaminan tertulis dari China terkait keselamatan kelompok Uighur. Thailand - sekutu lama AS - telah berusaha mempererat hubungan dengan China, sumber utama investasi asing dan mitra dagang terbesarnya.
Sehari setelah Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang mengecam deportasi warga Uighur, AS menerapkan pembatasan perjalanan bagi pejabat Thailand yang terlibat. Parlemen Eropa juga meminta Thailand untuk menghentikan pemulangan paksa pengungsi ke negara-negara yang bisa membahayakan nyawa mereka. Selain itu, mereka mendesak Thailand untuk mengubah undang-undang lese majeste—hukum yang melindungi keluarga kerajaan dari kritik—dan memberikan amnesti bagi anggota parlemen serta aktivis yang dihukum berdasarkan undang-undang yang dianggap menekan kebebasan berpendapat.
Sikap tegas AS dan Uni Eropa ini memberikan tekanan bagi Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Pemerintahnya saat ini berupaya mengurangi dampak perang dagang terhadap ekonomi Thailand. Bangkok sedang mempertimbangkan untuk mengimpor lebih banyak produk dari AS guna mengurangi defisit perdagangan sebesar US$35 miliar dengan Washington dan menghindari kemungkinan tarif tambahan sambil berusaha menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.
China telah berulang kali dituduh oleh AS dan negara-negara lain melakukan pelanggaran terhadap etnis Uighur, sebuah kelompok Muslim yang tinggal di wilayah barat laut Xinjiang. Beijing mendapat tekanan internasional karena diduga menjadikan mereka sebagai pekerja paksa di pusat-pusat penahanan serta memindahkan mereka dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik. Namun, China membantah semua tuduhan tersebut.
Kelompok yang dikirim kembali ke Xinjiang bulan lalu adalah kelompok terakhir dari ratusan orang Uighur yang melarikan diri dari China pada tahun 2014 dan ditahan oleh pemerintah militer Thailand saat itu. Pada tahun berikutnya, pemerintah Thailand mengembalikan 109 orang Uighur ke Cina sementara sebagian lainnya dipindahkan ke Turki.
Deportasi terbaru ini dilakukan setelah Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn, mengunjungi China bulan lalu. Dalam pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping, ia berjanji untuk mempererat hubungan antara kedua negara, termasuk bekerja sama dalam memberantas operasi penipuan online yang memengaruhi pariwisata lintas negara.
(bbn)
