Reformasi birokrasi ini juga akan bersamaan dengan pemangkasan anggaran yang rencananya akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Rachel Reeves dalam pernyataan musim semi pada 26 Maret mendatang.
McFadden menyebut bahwa Brexit dan pandemi Covid-19 telah menyebabkan lonjakan perekrutan pegawai negeri. Oleh karena itu, pengurangan jumlah PNS bertujuan untuk mencapai "hasil yang setimpal," bukan sekadar "pendekatan ideologis untuk melucuti negara."
Selain itu, pemerintah juga akan memperkenalkan "paket perubahan kesejahteraan" guna menangani meningkatnya jumlah penerima tunjangan negara. "Ini tidak adil bagi pembayar pajak," ujar McFadden dalam wawancara dengan Sky News.
Saat ini, Inggris adalah satu-satunya negara G7 yang belum mencapai kembali rasio lapangan kerja sebelum pandemi. "Kita harus bertindak di sini," tegasnya.
Adapun menurut laporan Bloomberg pada bulan Desember 2024, jumlah PNS Inggris telah meningkat hingga lebih dari 513.000 tahun lalu, naik 34% dibandingkan tahun 2016. Pemerintah berencana memangkas lebih dari 10.000 pekerjaan, termasuk melalui skema pemutusan hubungan kerja sukarela.
Pada bagian berbeda, menyitir dari berbagai sumber, Wakil Perdana Menteri Inggris, Oliver Dowden, berencana meluncurkan alat baru bernama "red box" yang mampu menyaring dan merangkum informasi dari sumber-sumber terpercaya, termasuk catatan parlemen.
Alat ini diharapkan dapat menggantikan tugas yang biasanya memerlukan waktu tiga bulan dari 25 pegawai negeri sipil. Meski demikian, draf yang dihasilkan oleh alat ini akan tetap diperiksa oleh manusia dan mencantumkan sumber informasi yang relevan.
Dowden juga menekankan bahwa penerapan teknologi AI menjadi langkah krusial dalam pengurangan jumlah pegawai negeri sipil. Ia menyatakan bahwa tanpa adopsi teknologi, sulit untuk mencapai pengurangan jumlah pegawai secara berkelanjutan, mengingat pertumbuhan PNS akibat pandemi dan persiapan keluar dari Uni Eropa.
Meski demikian, ada batasan dalam penggunaan AI untuk semua aspek. Pemerintah tidak akan menggunakan AI untuk area yang baru, kontroversial, atau sangat sensitif secara politik. Selain itu, divisi AI di Kantor Kabinet diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan, dengan jumlah pegawai yang diprediksi meningkat dari 30 menjadi 70, serta mendapatkan alokasi anggaran baru sebesar GBP 110 juta, naik dari GBP 5 juta sebelumnya.
(prc/wep)
