“Nanti kita akan lihat perkembangannya per tiga bulan dalam progres pekerjaan terhadap pabrik yang kena kahar itu,” tutur Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut izin ekspor berlaku sejak rekomendasi diterbitkan. Menurutnya, rekomendasi akan diberikan ketika perusahaan meminta untuk memperpanjang relaksasi ekspor.
"Jadi rekomendasi itu diberikan kalau diminta. Jadi dia mengajukan dulu ke menteri, meminta rekomendasi. Nanti dikeluarkan rekomendasinya. Nah, dari situlah enam bulan," ujar Dadan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno menambahkan izin ekspor diterbitkan setelah rekomendasi terbit. Nantinya Kementerian ESDM akan merevisi rencana kerja anggaran biaya (RKAB) dan mengevaluasi izin ekspor tersebut.
“Nanti kan ada revisi RKAB juga. Nah, nanti revisi RKAB-nya kita evaluasi terus kemudian kita announce habis itulah,” ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan terdapat 400.000 ton konsentrat tembaga yang menumpuk di gudang karena perseroan belum mendapatkan izin ekspor usai 31 Desember 2024.
Perinciannya, 200.000 ton konsentrat tembaga menumpuk di gudang Pelabuhan Amamapare, Papua; 140.000 ton di gudang smelter katoda tembaga di Manyar, Jawa Timur; dan 60.000 ton di gudang PT Smelting.
"Sekarang menumpuk di gudang, ada sekitar 400.000 ton di gudang Amamapare, gudang di smelter baru di Manyar, dan ada yang di PT Smelting," ujar Tony saat ditemui di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Tony mengatakan kualitas konsentrat tembaga yang berada di dalam gudang itu masih baik karena tidak disimpan di tempat terbuka. Namun, hal ini tentu menjadi beban tambahan bagi perseroan dari sisi penyimpanan.
(mfd/wdh)
