Menurut Bima, kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tetap harus mengirimkan perwakilan agar tetap mengetahui isi pembekalan yang diberikan pemerintah. Kemendagri meminta perwakilan daerah tersebut adalah pejabat Sekretaris Daerah.

“Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir,” kata Bima.

"Pasti ada sekdanya, enggak mungkin (tidak ada) itu biasa lah. Ya, dalam mekanisme tugas dan fungsi pemerintahan daerah ya, tiga itu yang saling menggantikan saling mengisi. Pasti ada sekdanya."

Berdasarkan data Kemendagri ada total 53 kepala daerah yang belum hadir di Akmil Magelang. Akan tetapi, enam kepala daerah di antaranya tercatat mengajukan izin karena sakit dan ada acara keluarga yang mendesak. Sedangkan, 47 kepala daerah lainnya tak memberikan kabar sama sekali.

(azr/frg)