Pertama, menurut Fabby, Indonesia mendapatkan keuntungan dari sisi industri. “Kita jadi produsen teknologi [EBT]. Dari yang tadinya kita impor, sekarang kita mengurangi impor. Itu ada nilai ekonominya, ada manfaat ekonominya.”
Kedua, lanjutnya, perusahaan teknologi panel surya dari hasil investasi Singapura tersebut akan terdaftar dan tercatat penanaman modalnya di Indonesia. Produknya pun akan dibuat di Indonesia. “Uangnya juga masuk buat Indonesia, kan dibayar lewat pajak.”
Ketiga, manfaat dari sisi serapan tenaga kerja. Keempat, Indonesia mendapat keuntungan dengan berjualan listrik ke Singapura. Pembelian tersebut akan dibayarkan Singapura ke perusahaan yang berdomisili di Indonesia, dan yang membuat produk-produk yang diproduksi di Tanah Air.
“Nah, kalau berharap Singapura kasih apa, kan itu biasa ya orang berdagang namanya. Saya kasih barang, kamu bayar, saya produksi barang, kamu bayar barangnya. Nah, ini kita barangnya apa? Barangnya itu itu listrik dari energi terbarukan. That's it,” tegas Fabby.
Menurutnya, listrik dari energi surya memiliki potensi ekonomi yang luar biasa besar. Toh, dengan mengekspornya ke Singapura, Indonesia diyakini tetap tidak akan kekurangan jatah energi terbarukan untuk kebutuhan dalam negeri.
“Kan kita enggak mengekspor panas bumi, hidro gitu loh. Yang kita ekspor tuh [listrik dari] PLTS yang menurut data IESR itu paling minim dan menurut data Kementerian ESDM juga ya. [Potensinya] 3400 GW. Kalau Singapura beli 1 GW atau 2 GW, itu enggak kurang-kurang buat kita,” kata Fabby.
Tarik ulur ekspor listrik bersih ke Singapura kembali disorot oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru-baru ini. Hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda dia melunak kepada upaya lobi-lobi Negeri Singa.
Bahlil menyebut belum lama ini sudah bertemu lagi dengan pejabat tinggi Singapura untuk mendiskusikan kembali potensi Indonesia menyuplai listrik berbasis EBT ke negara tetangga itu.
“Saya bilang, ‘Saya akan kirim. Kita bersahabat kok. Saking baiknya kita, kita dukung terus Singapura.’ Sekarang kita mau tanya, kapan dia dukung kita?” ujar Bahlil di sela Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2/2025).
Bahlil mengatakan sebenarnya dia mau saja merestui pengiriman listrik bersih ke Singapura via Riau, serta menyetujui agar negara tersebut bisa menggunakan fasilitas tangkap-simpan karbon atau carbon capture and storage (CCS) di Indonesia untuk emisi dari industrinya.
“Oke, saya setuju juga. Akan tetapi, saya tanya, you kasih Indonesia apa? Jangan you minta aja, tetapi you enggak pernah kasih tahu apa yang mau dikasih ke kita,” tegas Bahlil.
“Jadi jangan dibangun persepsi bahwa seolah-olah enggak kita dukung. Bukan tidak didukung. Kita gendong ini Singapura, kita gendong dia. Cuma pada saat kita gendong, kita juga perlu lihat gelagatnya untuk dia menggendong kita. Nah kalau begitu berarti enggak win-win dong. Mudah-mudahan hasil pertemuan saya kemarin sudah sama-sama insaf, untuk perbaikan kerja sama antara kedua negara.”
Kesepakatan 2 GW
Pada 8 September 2023, padahal, Indonesia dan Singapura sudah menandatangani nota kesepahaman untuk ekspor listrik bersih. Pengiriman pertama semula akan dilakukan pada 2027 sebanyak 2 GW.
Nyaris setahun kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang waktu itu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan pada Agustus 2024 memastikan rencana ekspor listrik rendah emisi melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ke Singapura pada akhir 2027 masih berjalan.
Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Marves Andi Yulianti Ramli saat itu mengatakan terdapat lima pengembang yang mendapatkan persetujuan bersyarat untuk ekspor listrik ke Singapura, dan tengah melakukan diskusi secara bisnis (business to business) dengan PT PLN (Persero).
Adapun, kelima pengembang tersebut a.l. konsorsium PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), EDP Renewables (EDPR), Keppel Infrastructure, dan Vanda.
“Dari sisi teknikal, developer sedang komunikasi intens dengan PLN. PLN juga melakukan studi dengan Singapore Power dari sisi teknikal,” ujar Yulianti saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024)
Dia juga mengatakan kapasitas ekspor listrik ke Singapura pada tahun pertama adalah sebesar 2 GW, yang berpotensi meningkat pada tahun berikutnya.
Dalam kaitan itu, salah satu peran dari PLN adalah memberikan daftar manufaktur yang menyediakan bahan baku untuk digunakan oleh pengembang untuk membangun solar farm, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk ekspor listrik bersih ke Singapura.
Yulianti menguraikan manufaktur yang menyuplai bahan baku tersebut harus memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 60% untuk melakukan eksporn listrik pada akhir 2027, yang nantinya bakal diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI).
“Ini proyekknya nanti gol mungkin akhir 2027, kita akan [meminta] untuk masuk [ekspor listrik] mulai tahun segini [TKDN] sudah harus 60%. Kementerian Perindustrian sedang membuat peta jalan TKDN solar panel, supaya ekosistemnya terbangun di Indonesia,” ujarnya.
Terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin ketika itu menyebut nilai investasi yang digelontorkan untuk ekosistem solar panel, termasuk solar farm, berpotensi mencapai US$50 miliar.
“US$50 miliar, termasuk solar farm, kalau dari sisi pembangunan bisa sampai 2027 hingga 2028,” ujarnya.
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(wdh)
