Pemangkasan anggaran yang dilakukan BMKG disebut mempengaruhi operasional lembaga tersebut dalam pemeliharaan alat pemantauan cuaca dan aktivitas geologi. Sebab, anggaran 2025 BMKG dipangkas sebesar Rp1,4 triliun dari total anggaran Rp2,8 triliun.
Kendati begitu, Hasan menegaskan mitigasi bencana merupakan salah satu aspek dalam pelayanan publik. Sehingga, Hasan menjamin operasional BMKG dipastikan tetap optimal.
“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” tegas Hasan.
Pemangkasan anggaran yang diinstruksikan Prabowo tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Lebih lanjut, teknis pemangkasannya dirincikan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025:
Berikut ini daftar pos anggaran dan besaran pemangkasan yang dilakukan:
-Alat tulis kantor: dipangkas 90%
-Kegiatan seremonial: dipangkas 56,90%
-Rapat, seminar dan sejenisnya: dipangkas 45%
-Kajian dan analisis: dipangkas 51,5%
-Diklat dan bimtek: dipangkas 29%.
-Honor output kegiatan dan jasa profesi: dipangkas 40%
-Percetakan dan souvenir: dipangkas 75,9%
-Sewa gedung, kendaraan, peralatan: dipangkas 73,3%
- Lisensi aplikasi: dipangkas 21,60%
- Jasa konsultan: dipangkas 45,7%
- Bantuan pemerintah: dipangkas 16,7%
-Pemeliharan dan perawatan: dipangkas 10,2%
-Perjalanan dinas: dipangkas 53,9%
-Peralatan dan mesin: dipangkas 28%
-Infrastruktur: dipangkas 34,3%
-Belanja lainnya: dipangkas 59,1%.
(azr/spt)
