Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku masih optimis untuk tetap menjalankan program ambisius 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto, meski mendapat pemangkasan anggaran.
Dari total pagu anggaran sepanjang tahun ini yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp5,27 triliun, kini dipotong menjadi hanya sebesar Rp1,61 triliun atau turun hampir 60%, sejalan dengan instruksi Prabowo.
"Itu tetap membuat kita semangat dan harus kreatif. Kami berusaha mencari program-program untuk mencapai itu dengan anggaran yang ada, yang terbatas," ujat Maruarar atau Ara, sapaan akrabnya di Jakarta, dikutip Jumat (7/2/2025).
Ara mengatakan, Kementeriannya juga saat ini mengaku masih beruntung lantaran ada program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) melalui CSR perusahaan, maupun fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang diklaim memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.

Tahun ini, program FLPP yang dilaksanakan oleh BP Tapera juga telah menargetkan pembangunan mencapai 220.000 unit rumah. Sementara, program CSR sudah berjalan di wilayah Tangerang, Berau, dan Muara Angke.
"Kita berharap nanti sebentar lagi akan ada tambahan-tambahan lagi dari perusahaan-perusahaan lain, ada yang membangun rumah, dan ada yang melakukan renovasi-renovasi rumah seperti BSPS," ujar Ara.
Investasi Qatar dan UEA
Di sisi lain, lanjut Ara, pemerintah juga kini sangat bergantung dan berharap kepada investasi dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA), yang sebelumnya disebut telah berkomitmen akan membangun rumah berkonsep apartemen.
Ara juga mengaku perwakilan kedua negara sudah mendatangi sejumlah aset yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk membangun gedung tersebut.
"Mereka sudah datang dan kita sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja. Jadi tahapannya masih melihat aset-aset yang ada, nanti tentu sesudah MoU kan kita bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan," kata dia.
(ibn/roy)