"Lagi-lagi saya juga tidak menyalahkan pemerintah. Karena memang pengusahanya saja yang memang tidak melapor. Ada kendala-kendala begitu. Semuanya ada keterbatasan," terangnya.

"Tapi, 90% saya meyakini PHK yang terjadi sesungguhnya dilapangan itu lebih banyak, lebih masif daripada data yang tersajikan oleh kami, pengusaha, ataupun pemerintah sendiri."

Pemerintah melalui Kemnaker sebelumnya mencatat angka PHK di Indonesia sepanjang 2024 tercatat mencapai 77.965 orang, mengalami lonjakan 20,21% jika dibandingkan periode sepanjang 2023 yang sebanyak 64.855 orang.

Dari total tersebut, Provinsi DK Jakarta menjadi wilayah paling banyak yang melakukan PHK dengan total mencapai 17.085 orang atau setara 21,91%.

Sementara itu, wilayah dengan PHK terbanyak kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan total mencapai 13.130 orang. Sedangkan, Banten menepati posisi ketiga dengan angka PHK mencapai 13.042 orang.

(ain)