Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) memutuskan untuk menahan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di bank umum tetap di level 4,25%. Tingkat bunga penjaminan ini berlaku efektif pada 1 Februari - 31 Mei 2025.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan secara rinci, tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah bank umum tetap berada di level 4,25%, simpanan valas bank umum 2,25%, dan simpanan rupiah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) 6,75%.
"Rapat dewan komisioner LPS memutuskan mempertahankan tingkat bunga penjaminan dan simpanan di bank umum dan BPR dengan mencermati dinamika kinerja perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers LPS, Senin (30/9/2024).
Purbaya menjelaskan LPS mempertimbangkan sejumlah hal dalam memutuskan tingkat bunga penjaminan, beberapa di antaranya ialah: respons penurunan suku bunga simpanan yang masih terbatas, serta kondisi likuiditas dan upaya memberikan ruang pengelolaan suku bunga.
Selain itu, LPS juga mempertimbangkan tingkat cakupan penjaminan simpanan yang masih memadai, baik nominal dan rekening. Terakhir, keputusan ini diambil demi memperkuat stabilitas sistem keuangan dan antisipasi risiko terhadap volatilitas di pasar keuangan.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pertama di 2025 dengan menurunkan bunga acuan atau BI Rate 25 basis poin pada level 5,75%. BI mulai berani merespons situasi pasar keuangan global yang masih bergejolak.
"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 14 dan 15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 %, suku bunga Deposit Facility turun 25 basis poin menjadi 5% dan suku lending facility juga turun 25 basis poin menjadi 6,5%," kata Perry Warjiyo, Gubernur BI, dalam jumpa pers usai RDG di kantornya, Jakarta, Rabu(15/01/2025).
Perry melanjutkan, keputusan menurunkan BI Rate ini karena rendahnya perkiraan inflasi pada 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Selain itu, terjaganya nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk pengendalian inflasi.
"Dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry.
(lav)
