Langkah ini juga bertujuan untuk mengirimkan sinyal kepada presiden terpilih bahwa Beijing akan membalas tindakan AS apa pun terhadap negara tersebut, ujar Lau Siu-kai, seorang konsultan di Asosiasi Studi Hong Kong dan Makau, sebuah lembaga pemikir semi-resmi, kepada South China Morning Post.
Pertukaran Ancaman
AS telah mengancam pembatasan visa ini sejak Maret tahun ini, setelah Hong Kong mempercepat pemberlakuan undang-undang keamanan domestik yang menurut Washington membungkam kebebasan diskusi di pusat bisnis yang sebelumnya bebas.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken saat itu menyatakan pemerintah AS akan bekerja sama dengan Kongres untuk menyerukan pemulihan hak-hak dan pembebasan mereka yang “ditahan secara tidak adil” berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing pada 2020. Pada tahun yang sama, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap mantan pemimpin Hong Kong Carrie Lam dan 10 pejabat lainnya terkait legislasi tersebut.
Pemerintah negara-negara Barat mengecam hukuman terhadap aktivis seperti Joshua Wong dan Benny Tai, yang menerima hukuman terpanjang dalam sejarah penerapan undang-undang keamanan China.
AS juga menyerukan pembebasan mantan taipan media Jimmy Lai, yang sedang memberikan kesaksian dalam persidangan keamanan nasionalnya yang menjadi sorotan.
Lai, seorang pendukung demokrasi, didakwa bersekongkol dengan kekuatan asing untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Hong Kong dan China, tuduhan yang ia bantah. Pria berusia 77 tahun itu terancam menghabiskan sisa hidupnya di penjara jika terbukti bersalah.
(bbn)
