Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Anggaran (Badan Anggaran) DPR RI menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang merupakan anggaran tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam rapat kerja Banggar DPR dengan dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Bank Indonesia (BI) yang digelar hari ini, Selasa (17/9/2024), telah menyepakati pengambilan keputusan APBN 2025 untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.
“Dari Panja Asumsi, Panja TKD, Panja Belanja, sampai draf RUU dapat disetujui?” tanya Kepala Banggar DPR Said Abdullah. “Disetujui,” jawab peserta rapat.
Ia menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan postur anggaran dari pembahasan terakhir yang dilakukan panitia kerja (panja), dan yang telah disampaikan oleh pemerintah dalam rapat kerja sebelumnya.
Pendapatan negara, yang telah disetujui oleh Banggar dipatok sebesar Rp3.005,12 triliun. Sementara belanja negara, dalam APBN 2025 disepakati sebesar Rp3.621,31 triliun.
Keseimbangan primer dalam APBN 2025 dipatok pemerintah Rp63,33 triliun dan telah disepakati oleh Banggar.
Begitu juga dengan defisit anggaran sebesar Rp616,18 triliun atau 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) telah disepakati Banggar. Pembiayaan anggaran juga dipatok sebesar Rp 616,18 triliun dan telah mendapatkan kesepakatan.
Berikut ini daftar asumsi makro RAPBN 2025 Banggar DPR:
- Pertumbuhan ekonomi: 5,2%
- Laju inflasi: 2,5%
- Nilai tukar rupiah: Rp16.000/US$
- Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun: 10%
- Harga minyak mentah Indonesia atau ICP: US$82 per barel
- Lifting minyak mentah: 605 ribu barel per hari
- Lifting gas: 1.005 ribu barel setara minyak per hari
Selain itu, terdapat beberapa target pembangunan nasional 2025 yang disepakati Banggar:
- Tingkat kemiskinan: 7%-8%
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0
- Rasio gini: 0,379-0,382
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,5%-5%
- Indeks Modal Manusia: 0,56
- Nilai tukar petani: 115-120
- Nilai tukar nelayan: 105-108
Atas kesepakatan tersebut, Said menyampaikan bahwa dari 9 fraksi yang telah menyampaikan pandangan mini atas RUU APBN 2025, 8 diantaranya menyetujui dan 1 fraksi yakni PKS setuju dengan catatan.
“Sebelum penandatanganan naskah apakah hasil raker ini kita sepakati dan kita lanjutkan ke tingkat II tanggal 19 september? Setuju?,” tuturnya. “Setuju,” jawab anggota raker.
(wep)
