Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut bahwa program makan gratis pernah terjadi di era pemerintahan Presiden Soeharto. Program kerja makan makanan bergizi (makan gratis) merupakan salah satu ide Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Pemili 2024, Prabowo-Gibran.
Suharso menegaskan artinya ini bukan program baru untuk Indonesia. Pemerintahan masa Order Baru, “Pak Harto-pun ada program itu (makan gratis), sekarang juga ada dalam bentuk yang lain.”
Dalam kaitan itu, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengkaji penerapan program makan gratis yang akan dilakukan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Kajian itu meliputi beberapa aspek, yakni target atau sasaran penerima makan siang gratis, rasio gizi dari setiap menu yang diberikan, hingga mekanisme pelaksanaan program tersebut.
“Target grup itu penting sekali, karena itu akan menentukan jumlah [anggaran yang dibutuhkan],” kata Sunarso saat ditemui wartawan di kompleks DPR RI, Selasa (4/6/2024).
Pihaknya juga telah membuat rancangan perhitungan program makan gratis ini, dari versi paling minimal hingga maksimal. Namun sayangnya Suharso belum dapat mengungkapkan besaran anggaran tersebut.
Pasalnya masih terdapat berbagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus dilakukan pemerintah, terang Suharso.
“Politik anggaran itu adalah soal memilih. Jadi nanti kami lihat saja mana yang akan menjadi prioritas, mana yang punya dampak signifikan terhadap sasaran yang sudah disepakati,” tegas dia.
“Antara lain untuk meningkatkan kualitas gizi dari masyarakat. Kalau setuju, bagaimana caranya. Kalau itu masuk, ya monggo.”
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi Indonesia perlu tumbuh lebih tinggi pada kisaran 6%-8% untuk bisa mencapai visi Indonesia emas 2045.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan program perbaikan sumber daya manusia (SDM), termasuk melalui program makan bergizi yang dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu ia sampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dalam rangka penyampaian tanggapan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025.
“Dengan demikian, program perbaikan SDM melalui makanan bergizi, perbaikan dan reformasi kesehatan, pendidikan dan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting,” tutur Bendahara Negara dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024).
(wep)
