Bloomberg Technoz, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi mulai mendalami keterangan empat menteri Jokowi di sidang PHPU sengketa Pilpres, Jumat (5/4/2024). Salah satu poin krusial yang dipertanyakan hakim MK adalah dugaan keterlibatan intervensi Jokowi di Pemilu.
Empat menteri sebelumnya telah memberi paparan secara bergiliran, mulai dari Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini.
Hakim MK, Arief Hidayat memulai pendalaman dengan menyampaikan maksud MK mengundang para pemberi keterangan, dalam hal ini empat menteri Jokowi. Arief mendorong para menteri untuk memberi keterangan sejelasnya mengenai tudingan intervensi Jokowi hingga pelibatan aparat negara dalam suksesi calon presiden tertentu.
"Kenapa kita panggil? karena begini, dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dalam pilpres," ujar Hakim MK.
"Kemudian muncul beberapa hal, cawe-cawe presiden, keterlibatan ASN TNI Polri, hingga dugaan ada peran serta lurah cawe-cawe untuk menggalang massa, kemudian bansos dengan keterlibatan parpol," kata Arief menambahkan.
Arief meminta semua menteri yang hadir hari ini untuk memberikan penjelasan.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah hakim MK masih membacakan materi pendalaman kepada para menteri-menteri Jokowi.
Sebelumnya, dalam salah satu keterangannya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang menjadi polemik karena tudingan politis, merupakan bagian dari penugasan Presiden Jokowi.
“Pelaksanaan program di atas sudah direncanakan sejak awal mencegah angka kemiskinan dan menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).
Muhadjir menggarisbawahi peran Kemenko PMK memang rentan dikaitkan dengan kontestasi politik pada 2024 kemarin.
Namun, dirinya kembali menegaskan pelaksanaan program perlinsos sudah direncanakan sejak awal mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkan kemiskinan.
(red/ain)
