Bloomberg- Pemerintah China untuk pertama kalinya memberikan izin penggunaan vaksin COVID-19 berbasis messenger RNA atau mRNA setelah sebelumnya hanya memberikan izin terhadap vaksin berbasis virus yang telah dimatikan (inactivated virus).

Vaksin COVID-19 berbasis mRNA yang mendapatkan izin penggunaan dari Pemerintah China adalah vaksin buatan CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Mengutip pernyataan resmi dari perusahaan tersebut pada Rabu (22/3/2023), vaksin yang dikhususkan untuk melawan varian Omicron itu mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

CSPC menyatakan vaksin yang mereka kembangkan efektivitasnya berada di rentang 70,2% sampai dengan 85,3%.  Efektivitas tersebut didasari oleh hasil uji klinis yang melibatkan 4.000 orang. 

Perusahaan tersebut juga menyatakan bahwa vaksin COVID-19 buatannya dapat bertahan pada suhu 2°C-8°C. Sayangnya, tidak diungkapkan berapa lama vaksin dapat bertahan pada rentang suhu tersebut.

Berkat pemberian izin penggunaan dari Pemerintah China, saham CSPC yang diperdagangkan di Bursa Efek Hong Kong (HKEX) sempat mengalami kenaikan hingga 7,7%. Adapun, berdasarkan pantauan terakhir pada saat penutupan perdagangan, saham tersebut bertengger di harga HK$8,35 atau naik 2,45% dalam satu hari.

Pemberian izin penggunaan darurat vaksin mRNA buatan CSPC menjadi angin segar bagi upaya penanganan pandemi COVID-19 di Negeri Tirai Bambu. Sebab, selama ini China masih bergantung pada vaksin buatan dalam negeri untuk diberikan kepada 1,4 miliar warganya yang efektivitasnya kerap dipertanyakan.

Selama ini, Pemerintah China bergantung pada vaksin berbasis inactivated virus buatan perusahaan milik negara Sinopharm dan perusahaan swasta setempat, Sinovac Biotech Ltd. Mereka sama sekali belum membuka pintunya untuk vaksin berbasis mRNA buatan sejumlah raksasa farmasi global yang sudah digunakan sejak dua tahun lalu.

Di sisi lain, pemberian izin penggunaan darurat untuk vaksin mRNA buatan CSPC tidak sepenuhnya mengejutkan. Sebab, Pemerintah China memang membutuhkan vaksin untuk menghindari adanya lonjakan kasus pasca pencabutan kebijakan 'zero-COVID'.

Kebijakan itu pada awal Desember 2022 dicabut karena memantik gelombang protes di beberapa kota di China dan memburuknya kondisi ekonomi. Sebab, kebijakan itu diterapkan melalui karantina wilayah (lockdown) ketat, tes massal, dan pembatasan aktivitas yang membebani pertumbuhan ekonomi negara.

(bbn)