Senator dari Partai Demokrat asal Virginia, Mark Warner, ketua Komite Intelijen Senat, mengatakan pada Kamis di "Balance of Power" Bloomberg Television bahwa dia ingin Senat meloloskan RUU TikTok dengan cepat. Akan tetapi, dia mengakui bahwa rekan-rekannya memiliki beragam proposal.
"Kita perlu menyelesaikan ini," katanya tentang undang-undang untuk memaksa divestasi.
Larangan tersebut akan membuat para senator dihadapkan pada keputusa yang sulit. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Pew Research Center pada Desember menunjukkan 38% warga AS mendukung pelarangan TikTok. Angka tersebut turun dari hasil 50% yang diambil pada Maret. Perhitungan Partai Republik pun menjadi lebih rumit setelah Donald Trump, calon presiden dari partai itu untuk pemilu tahun ini, menentang larangan yang dia dukung selama masa kepresidenannya.
"TikTok melobi secara besar-besaran, tidak terlarang, tidak peduli berapa banyak waktu yang mereka miliki," kata Blumenthal. "RUU DPR benar-benar harus ditinjau dengan sangat hati-hati."
Lobi CEO
Kampanye lobi itu berlangsung gencar pada Kamis sore. CEO TikTok Shou Chew berada di Capitol Hill untuk bertemu dengan anggota, termasuk Senator John Fetterman, seorang anggota Partai Demokrat dari Pennsylvania. Fetterman mendukung undang-undang yang disahkan DPR, dengan alasan risiko keamanan nasional yang dia katakan dapat ditimbulkan oleh induk perusahaan TikTok di China, ByteDance Ltd, kepada pengguna AS.
TikTok menolak berkomentar pada Kamis. Akan tetapi mereka telah membingkai RUU itu sebagai larangan langsung, dengan tegas mengatakan, seperti Blumenthal, bahwa enam bulan bukan waktu yang cukup untuk melakukan penjualan. Fetterman mengatakan Chew tidak berubah pikiran.
"Saya mengungkapkan kekecewaan saya, dan saya dengan jelas mengatakan bahwa anak-anak saya menggunakan TikTok," kata Fetterman dalam sebuah wawancara. "Jadi, jika saya mencoba melarang TikTok, saya pasti sudah melarangnya di ponsel di rumah saya sendiri."
James Andrew Lewis, seorang ahli teknologi di Center for Strategic and International Studies, mempertanyakan keampuhan RUU tersebut. "Jika Anda menginginkan tindakan simbolis yang bagus, maka mereka dapat melanjutkan ini," kata Lewis. "Tetapi jika Anda ingin benar-benar melakukan sesuatu, mereka perlu menulis ulang."
Cruz mengatakan dia telah berbicara dengan Ketua Komite Perdagangan Maria Cantwell, seorang anggota Partai Demokrat asal Washington. Namun belum jelas apakah panel tersebut akan bertindak atas RUU DPR.
Senator lain berpendapat RUU itu tidak cukup baik, yang semakin meragukan peluangnya. Senator Elizabeth Warren, seorang anggota Partai Demokrat asal Massachusetts, mengadvokasi proposal yang dia ajukan dengan Senator dari Partai Republik asal Carolina Selatan, Lindsey Graham, untuk membentuk komisi independen yang mengusulkan aturan bagi perusahaan media sosial.
"Ancaman yang ditimbulkan oleh media sosial tidak terbatas pada satu perusahaan," kata Warren dalam sebuah wawancara. "Kami membutuhkan pembatasan pada media sosial yang melindungi privasi, melindungi anak-anak kami, dan memastikan integritas."
Senator Josh Hawley, seorang anggota Partai Republik asal Missouri dan kritikus keras TikTok, mengatakan dia berharap Senat akan mempertimbangkan dan memberikan suara pada RUU DPR, tetapi pesimis dengan hasilnya. Dia mengatakan lobi besar-besaran telah menghambat upaya kongres untuk mengekang pelanggaran oleh raksasa teknologi.
"Mari kita angkat bicara dan berdebat. Kita bisa mengubahnya. Kami akan menjalani proses amandemen terbuka. Kami akan membuat undang-undang," kata Hawley. "Tapi saya memperkirakan hal itu tidak akan terjadi."
(bbn)
