Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah pengamat mengungkapkan serangan siber yang menyerang situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menyebabkan gangguan besar-besaran dalam sistem operasional dan kerugian finansial yang signifikan. Perlu ada kerja serius agar ancaman siber tidak memengaruhi stabiltias ekonomi dan keuangan.
“Dampak dari serangan semacam ini dapat sangat merusak,” kata Ketua Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).
Pratama menambahkan bahwa KPU sendiri merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang secara otomatis tergabung ke dalam Infrastruktur Informasi Vital (IIV). Statusnya yang vital hingga menjadi salah target utama dari hacktivist untuk melakukan serangan siber.
Penyerang siber cenderung mencoba masuk karena beberapa alasan, seperti akses ke data pribadi dan finansial, keuntungan finansial, atau infrastruktur keuangan yang terkoneksi. Terdapat pula alasan gengsi, tujuan politik, hingga tujuan spionase.
Bagi Pratama hal ini bisa menimbulkan kegaduhan dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan keuangan global. Terlepas dari kerugian finansial serangan siber dapat memengaruhi kepercayaan publik, juga mengganggu proses pengambilan keputusan, atau menghambat investigasi pasca-serangan.
Utamanya pada sistem pemerintahan, perbankan, dan ekonomi secara keseluruhan. “Hal ini dapat berdampak negatif pada pasar keuangan dan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” jelas dia.
“Jika masyarakat kehilangan keyakinan pada kemampuan pemerintah atau organisasi terkait untuk melindungi infrastruktur penting, hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik,” tegas dia.
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menambahkan bahwa berulangnya kasus pembobolan data dari situs pemerintah menunjukkan belum bersatu dalam kerja memitigasi serangan siber. Belum ada perhatian lebih pada keamanan siber.
“Hambatan keamanan siber utamanya adalah kurang diperhatikannya keamanan siber itu sendiri ketika membangun sistem berbasis online. Memang ini akan terkait juga dengan anggaran tambahan yang dibutuhkan,” jelas Heru saat berbincang dengan Bloomberg Technoz.
“Dalam jangka panjang tata kelola harus diperbaiki, perlu diatur kembali, bagaimana pengaturan, pengawasan dan pengendalian, termasuk lembaga yang berwenang mengurusi keamaman siber.”
Sedangkan dalam jangka pendek, saran Heru, setiap lembaga perlu memastikan sumber dan periode waktu kebocoran. Setidaknya ada tiga titik, sistem, manusia, atau teknologinya.
“Cuma memang kendalanya, hacking terjadi, banyak lembaga yang tidak mengakui bahwa peretasan itu terjadi sehingga memang sulit juga saat kita bicara tidak terjadi, tapi kemudian data-data kemudian bocor ke masyarakat.”
“Memang harus ada pendidikan lebih detail dilakukan audit digital, audit keamanan informasi dari suatu sistem tersebut untuk memastikan apakah benar ada kebocoran data atau tidak.”
(ros/wep)
