Sementara, perluasan PBI BPJS hingga Desil 7 hingga 8 yang merupakan kelas menengah dan rentan merupakan respons atas fenomena scarring effect dan bleeding class di mana kelompok aspiring middle class sangat rentan turun kelas jika terserang risiko kesehatan katastropik.
Namun, menurut Rahma efektivitas jangka pendeknya masih dipertanyakan karena kebijakan ini masih berupa simulasi pembagian beban rumit antara pusat (APBN 55%), provinsi (APBD 20%), dan kabupaten/kota (APBD 25%).
“Koordinasi fiskal antartingkat pemerintahan yang belum ajek berisiko membuat implementasinya lambat di daerah,”katanya
Efektivitas Realisasi di Akhir Tahun
Meski demikian, mengingat tekanan domestik yang terjadi dan penurunan daya beli, penyesuaian pajak/tarif, dan eksternal shock yaitu ketidakpastian geopolitik global dan volatilitas pasar keuangan, realisasi program-program ini menghadapi tantangan berat.
“Biasanya kendalanya adalah administratif dan akurasi data (inklusi-eksklusi error).Perluasan PBI hingga desil 7-8 mengandalkan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Rahma.
Rahma menyebut pemutakhiran data yang masif di ujung tahun sering kali menyisakan masalah validitas. Jika verifikasi data kacau, anggaran besar justru salah sasaran, sementara warga yang benar-benar membutuhkan di ambang batas kelas tertunda haknya.
“Skema gotong royong PBI yang membebankan porsi signifikan ke APBD provinsi dan kabupaten/kota menjadi titik rawan,” kata Rahma.
Apalagi, menjelang akhir tahun anggaran, banyak kas daerah yang sudah terkunci, terserap habis, atau memiliki ruang fiskal yang sangat terbatas. Memaksakan program baru tanpa transfer pendanaan yang jelas dari pusat berpotensi membuat pemda setengah hati mengeksekusinya.
Pemerintah memang menggelontorkan dana perlinsos dan stimulus akhir tahun termasuk wacana dorongan belanja jelang Natal dan Tahun Baru.
“Namun, jika pencairannya tersendat oleh birokrasi administratif akhir tahun, multiplier effect-nya terhadap perputaran uang di masyarakat tidak akan maksimal dirasakan pada kuartal berjalan,” katanya.
Menurut Rahma, bahwa inisiatif-inisiatif ini efektif secara konseptual sebagai perisai pelindung bagi kelompok rentan dan ultra-mikro di tengah himpitan ekonomi.
Namun, efektivitas realisasinya di akhir tahun sangat rentan meleset jika pemerintah tidak mengawal ketat sinkronisasi data desil, kesiapan kas fiskal daerah, serta kecepatan birokrasi penyalurannya.
“Tanpa eksekusi yang disiplin, niat baik penyelamatan ekonomi justru berisiko menjadi kebijakan di atas kertas semata,” pungkasnya.
(ell)
