Wilayah lain yang juga mengalami Karhutla, Sumatra mengalami pertumbuhan ekonomi 4,95%, sedikit lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, 4,90%.
“Secara spasial, level pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami oleh wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 6,08%. Jauh melebihi pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu, yakni 4,72%,”ujar Edy.
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dan Papua tercatat 4,42% dari sebelumnya 3,11%. Terakhir, ekonomi Jawa tumbuh 5,84% dari sebelumnya 5,17%.
“Ekonomi Indonesia secara nasional pada kuartal III 2026 tercatat tumbuh 5,47% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding ekonomi kuartal III 2025,”
Dalam hal ini, kontribusi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa masih menjadi yang tertinggi terhadap PDB nasional, yakni mencapai 56,05%. Diikuti oleh wilayah Sumatra yang memberi kontribusi 22,55%.
Berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Kehutanan, luas Karhutla secara nasional periode 1 Januari – 31 Maret 2026 tercatat mencapai 55.324,2 ha. Lima provinsi dengan luas kejadian kebakaran tertinggi berturut-turut Kalimantan Barat (25.420,73 ha), Riau (8.555,37 ha), Kep. Riau (4.167,78 ha), Lampung (3.314,74 ha), dan Kalimantan Tengah (2.633,87 ha).
Dalam upaya penanganan karhutla, periode 1 Januari - 31 Maret 2026, Tim Manggala Agni beserta anggota Satgas Dalkarhutla Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 489 operasi pemadaman, dengan total luas penanganan mencapai ±1.845,59 ha.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 2 Februari hingga 15 November 2026. Berbagai langkah antisipatif terus dilakukan, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, monitoring dan deteksi dini hotspot, patroli terpadu, edukasi masyarakat, operasi modifikasi cuaca, serta penyediaan sarana prasarana dan dukungan operasi udara.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pada 16 April 2026, menegaskan bahwa Indonesia menunjukkan kemajuan dalam pengendalian karhutla sebagai hasil dari pembelajaran dan penguatan koordinasi lintas sektor.
(lav)
