Inilah salah satu janji utama yang diusung Partai Demokrat selama kampanye. Bahkan, isu keterjangkauan biaya hidup dikaitkan dengan janji untuk memberantas korupsi serta meminta pertanggungjawaban Trump dan orang-orang di sekitarnya.
Hampir semua komite dan subkomite Kongres akan memanfaatkan kewenangan pemanggilan paksa untuk menyelidiki Gedung Putih. Di DPR, dua komite diperkirakan akan memimpin upaya tersebut. Anggota DPR Robert Garcia dari California dan Jamie Raskin dari Maryland masing-masing akan memimpin Komite Pengawasan dan Komite Kehakiman.
Garcia memberikan gambaran kuat mengenai arah kerja Partai Demokrat selama dua tahun ke depan melalui pesan singkat yang disampaikannya pada Selasa malam: “Segera cari pengacara!”
Raskin dan Garcia telah berbicara dengan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries dari New York, yang diperkirakan akan menjadi ketua DPR, mengenai rencana mereka untuk terus menekan Trump agar mempertanggungjawabkan tindakannya.
“Ada cukup banyak kasus korupsi dan otoritarianisme untuk ditangani oleh seluruh penyelidik legislatif di bidang pengawasan. Jadi, persoalannya hanya bagaimana kami menyusun pembagian tugas yang masuk akal. Memang akan ada sejumlah tumpang tindih, tetapi kami hanya perlu menentukan bagaimana membaginya,” kata Raskin.
Selain kebijakan tarif Trump, kebijakan imigrasi, dan transaksi sahamnya, Raskin mengatakan Partai Demokrat juga berencana menyelidiki hubungan presiden dengan pemodal Jeffrey Epstein yang telah tercoreng reputasinya akibat kasus kejahatan seksual.
Partai Demokrat tidak berkampanye dengan janji untuk memakzulkan presiden. Namun, opsi tersebut juga belum sepenuhnya tertutup.
Garcia dan Raskin akan bekerja bersama para anggota Partai Republik yang baru ditunjuk sebagai anggota peringkat teratas minoritas di komite masing-masing. Anggota DPR James Comer dari Kentucky dan Jim Jordan dari Ohio tidak lagi dapat memimpin Komite Pengawasan dan Komite Kehakiman karena telah mencapai batas masa jabatan. Jordan juga tengah mencalonkan diri sebagai pemimpin minoritas DPR.
Kewenangan Anggaran
Partai Demokrat akan memiliki daya tawar untuk menentang usulan anggaran Trump dan upayanya menahan pencairan dana yang telah disetujui Kongres.
Komite Anggaran akan dipimpin oleh anggota DPR Rosa DeLauro dari Connecticut dan Senator Patty Murray dari Washington. Keduanya merupakan pendukung kuat belanja domestik dan telah menolak tuntutan Trump untuk menaikkan anggaran pertahanan menjadi US$1,5 triliun. Prioritas utama DeLauro adalah membatalkan pemangkasan anggaran yang dilakukan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) pimpinan Elon Musk.
Anggota Partai Demokrat di komite anggaran tetap harus mencapai kesepakatan dengan Partai Republik untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah karena pengesahannya di Senat membutuhkan sedikitnya 60 suara. Murray akan memiliki mitra baru dari Partai Republik setelah Ketua Komite Anggaran Senat saat ini, Susan Collins dari Maine, kalah dalam pemilihan kembali. Senator Lisa Murkowski dari Alaska, yang juga dikenal sebagai politikus moderat, menjadi kandidat berikutnya untuk posisi tersebut.
Tugas terbesar para anggota Kongres setelah pemilu adalah mencapai kesepakatan agar pemerintah tetap memiliki pendanaan setelah tenggat 11 Desember. Banyak anggota Kongres ingin mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan untuk menutup sisa tahun fiskal 2027. Namun, langkah tersebut mengharuskan mereka menyelesaikan perselisihan mengenai besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk Pentagon.
Anggota Partai Demokrat di komite anggaran juga akan memiliki keleluasaan lebih besar untuk menyelidiki penggunaan dana oleh pemerintahan Trump. Mereka berencana rutin memanggil Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran Russell Vought, yang mereka tuduh mengabaikan maksud Kongres dalam menentukan penggunaan anggaran.
DeLauro dan Murray ingin memasukkan sejumlah ketentuan pengaman ke dalam rancangan undang-undang pendanaan untuk mencegah pemerintahan Trump memangkas anggaran secara sepihak. Pada September, mereka berhasil memasukkan ketentuan dalam undang-undang pendanaan sementara yang untuk sementara memblokir usulan Vought untuk memberikan kendali lebih besar kepada pejabat yang ditunjuk secara politis dalam pengelolaan dana hibah.
Para anggota komite anggaran juga ingin menyelidiki upaya Departemen Kehakiman membentuk dana kompensasi bagi korban dugaan “persenjataan” lembaga pemerintah untuk kepentingan politik. Selain itu, mereka ingin memeriksa sumbangan dari perusahaan dan individu untuk proyek pembangunan ruang dansa Trump serta hadiah dari pemerintah asing kepada presiden.
Menentang Trump soal Iran
Sulit menyimpulkan bahwa satu isu menjadi penyebab tunggal kekalahan telak Partai Republik pada Selasa malam. Namun, konflik dengan Iran yang dipimpin Trump menjadi salah satu faktor utama yang membebani partai tersebut.
Partai Demokrat dapat menempuh beberapa jalur untuk menekan pemerintahan terkait konflik tersebut, mulai dari pembahasan rancangan undang-undang otorisasi dan anggaran pertahanan tahunan, penyelidikan serta kemungkinan pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, hingga serangkaian resolusi mengenai kewenangan presiden untuk mengerahkan kekuatan militer.
Komite Angkatan Bersenjata di DPR dan Senat akan menjadi lembaga utama yang perlu diperhatikan. Anggota DPR Adam Smith dari Washington diperkirakan akan kembali memimpin komite tersebut di DPR dan bekerja sama erat dengan Senator Jack Reed dari Rhode Island.
Komite di DPR juga dapat membentuk tim pengawasan baru untuk terus menekan Gedung Putih terkait kebijakan dan tindakan militer AS di luar negeri.
Penentuan anggota peringkat teratas Partai Republik di kedua komite tersebut masih belum final. Anggota DPR Mike Rogers dari Alabama telah mencapai batas masa jabatan. Selain membutuhkan pengecualian aturan agar dapat tetap memimpin komite, ia juga harus menghadapi tantangan dari anggota DPR Trent Kelly dari Mississippi dan Ronny Jackson dari Texas.
Sementara itu, Senator Roger Wicker dari Mississippi diperkirakan akan kembali menjadi anggota peringkat teratas Partai Republik di Komite Angkatan Bersenjata Senat.
Pengawasan terhadap AI
Peringatan perusahaan kecerdasan buatan (AI) mengenai potensi ancaman teknologi tersebut terhadap kelangsungan hidup umat manusia memicu kekhawatiran besar menjelang akhir periode kampanye pemilihan paruh waktu. Namun, Kongres masih kesulitan menentukan cara mengatur industri tersebut.
Pengesahan undang-undang yang menetapkan batasan dan aturan bagi pengembangan AI diperkirakan masih membutuhkan waktu. Untuk sementara, Partai Demokrat memilih meningkatkan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan AI dan para CEO mereka guna memperketat pengawasan terhadap teknologi tersebut.
Senator Maria Cantwell dari Washington kemungkinan akan bertukar posisi dengan Senator Ted Cruz dari Texas sebagai Ketua Komite Perdagangan Senat. Sementara itu, anggota DPR Frank Pallone dari New Jersey berupaya menggantikan anggota DPR Brett Guthrie dari Kentucky sebagai Ketua Komite Energi dan Perdagangan. Kedua komite tersebut diperkirakan akan menjadi ujung tombak pembahasan undang-undang terkait AI.
Sejumlah kandidat Demokrat berhasil memenangkan persaingan di daerah pemilihan yang kompetitif setelah berkampanye dengan janji membatasi pembangunan pusat data AI dan pengembangan model AI canggih. Namun, Partai Demokrat masih terpecah mengenai cara mengatur industri tersebut. Usulan yang muncul beragam, mulai dari membekukan pengembangan AI hingga menerapkan pemeriksaan independen yang ketat.
Cantwell mendukung opsi kedua. Sementara itu, rekan-rekannya yang lebih berhaluan kiri menekankan ancaman mendasar yang ditimbulkan AI dan cenderung menginginkan perlambatan pengembangannya semaksimal mungkin. Para anggota Kongres juga mempertimbangkan perlindungan bagi pekerja yang berpotensi kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi tersebut.
Perubahan Arah Kebijakan Kripto
Jutaan dolar dan puluhan ribu jam kerja telah dicurahkan untuk menyusun kerangka regulasi yang jelas bagi masa depan mata uang kripto. Namun, upaya tersebut kandas setelah para senator dan Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan mengenai ketentuan etika yang dapat mengakhiri usaha kripto pribadi Trump yang sangat menguntungkan.
Masa depan rancangan undang-undang yang serupa dengan Clarity Act (H.R. 3633) masih belum jelas. Perselisihan sengit di internal Partai Demokrat turut mempersulit penentuan pengganti pimpinan komite, terutama ketika partai tersebut mulai meningkatkan penyelidikan terhadap kesepakatan bisnis kripto Trump.
Anggota DPR Maxine Waters dari California diperkirakan akan menjadi ketua komite. Namun, ia menghadapi tantangan dari anggota DPR Sean Casten dari Illinois yang berupaya mengakhiri masa kepemimpinannya yang telah berlangsung lama.
Anggota DPR French Hill dari Arkansas akan menempati posisi anggota peringkat teratas Partai Republik setelah berhasil mempertahankan kursinya dalam pemilihan kembali yang berlangsung lebih ketat dari perkiraan.
Namun, tantangan terbesar bagi regulasi kripto justru berada di Senat.
Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts akan mengambil alih posisi Ketua Komite Perbankan Senat. Ia selama ini dikenal sebagai pengkritik keras mata uang kripto, terutama jika dikaitkan dengan kepentingan presiden.
Warren tidak akan menghadapi isu tersebut sendirian. Sherrod Brown juga akan kembali ke Senat setelah mengalahkan Senator Jon Husted dari Ohio. Brown tidak lagi memiliki senioritas yang cukup untuk kembali memimpin komite utama. Namun, ia diperkirakan tetap menjadi suara berpengaruh di Senat, sekaligus membawa catatan berhasil bertahan dari kampanye belanja besar-besaran senilai jutaan dolar yang dilancarkan kelompok pendukung kripto untuk mengalahkannya.
— Dengan asistensi Ken Tran, Roxana Tiron, Cristiano Lima-Strong, Kaustuv Basu, Maeve Sheehey, dan Zach C. Cohen.
(bbn)
