Logo Bloomberg Technoz

Dalam visi Netanyahu, Israel harus menjadi "Sparta Super" dan menghabiskan ratusan miliar shekel untuk mencapai kemandirian militer yang lebih besar.

"Selama bertahun-tahun, kami menjaga pengeluaran pertahanan tetap terkendali demi mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya pada hari Jumat. "Kini, ekonomi harus menopang pertahanan, karena tanpa keamanan, tidak akan ada ekonomi."

Ia menuai kritik, termasuk dari bank sentral, setelah melontarkan gagasan (yang menyiratkan kesadaran akan meningkatnya isolasi Israel) bahwa negara itu harus bersiap menghadapi kemungkinan sanksi internasional dengan menggunakan mata uang kripto sebagai bagian dari "sistem ekonomi alternatif."

"Pemilu mendatang merupakan titik balik bagi perekonomian, dengan hasil yang kemungkinan akan membawa implikasi signifikan," kata Rafael Gozlan, kepala ekonom di IBI Investment House yang berbasis di Tel Aviv.

Lebih dari sekadar perdebatan klasik antara belanja militer dan kesejahteraan sipil, perpecahan ini terletak pada sejauh mana Israel bersedia melangkah untuk membiayai kekuatan militernya.

Di permukaan, ekonomi Israel tampak berkembang pesat di tengah situasi perang. Investasi asing langsung mencapai rekor US$26 miliar tahun lalu, sementara pertumbuhan ekonomi, yang didorong oleh industri teknologi, diperkirakan akan melampaui negara-negara lain tahun ini. Selain itu, mata uang shekel tercatat sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di dunia.

Namun, para ekonom memperingatkan bahwa pemerintahan yang baru akan mewarisi kerentanan struktural yang parah.

Siapapun pemimpin berikutnya, mereka harus menghadapi anggaran pertahanan yang melonjak tajam, isolasi internasional, fenomena keluarnya sumber daya manusia berkualitas (brain drain), serta ketidakseimbangan demografis yang berisiko melumpuhkan perekonomian dalam jangka panjang, bahkan setelah proses pemungutan suara usai.

Biaya hidup, yang telah lama menjadi sumber keresahan sosial, terutama terkait sektor perumahanm tetap menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara OECD, setara dengan Islandia dan Swiss.

"Ketangguhan tidak sama dengan kemakmuran," ungkap sekelompok peneliti dari Institute for National Security Studies yang berbasis di Tel Aviv dalam sebuah laporan bulan ini. Israel mengalokasikan porsi yang lebih besar dari sumber daya nasionalnya untuk pertahanan, yang "mau tidak mau mengorbankan investasi jangka panjang pada sektor-sektor penggerak pertumbuhan dan layanan sipil."

Produk domestik bruto (PDB) per kapita hampir tidak mengalami perubahan sejak serangan Hamas pada Oktober 2023 yang memicu serangkaian perang.

Pada hari Rabu, bank sentral menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 5,6% untuk tahun ini dan 7,5% untuk tahun 2027. Meski demikian, Gubernur bank sentral Amir Yaron menyatakan bahwa "pertumbuhan yang pesat dapat menciptakan gambaran yang keliru mengenai laju aktivitas ekonomi domestik yang sebenarnya."

Angka-angka tersebut terdongkrak oleh apa yang disebut sebagai "efek Nvidia," ujarnya. Istilah ini merujuk pada pendapatan besar yang diperoleh cabang perusahaan perancang cip asal AS tersebut di Israel; pendapatan ini memang membantu meningkatkan penerimaan pajak, namun tidak banyak berkontribusi terhadap investasi lokal maupun penciptaan lapangan kerja.

Jika Nvidia tidak dihitung, pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya akan mencapai 3,4%. Mobilisasi puluhan ribu warga Israel selama masa perang, yang membuat mereka harus meninggalkan kegiatan usaha masing-masing, merupakan salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. Kondisi ini akan menyulitkan upaya untuk menjaga defisit anggaran agar tetap terkendali.

Biaya untuk Persenjataan

Meskipun gencatan senjata telah menurunkan intensitas berbagai konflik yang terjadi, pasukan Israel masih menduduki sebagian wilayah Gaza, Lebanon, dan Suriah. Mereka terus menjalankan operasi harian di Tepi Barat, yang menyebabkan peningkatan pengeluaran untuk gaji personel dan amunisi. Sementara itu, konflik dengan Iran berpotensi mengalami eskalasi.

Pihak oposisi pada umumnya mendukung pendekatan militer preventif yang baru diterapkan oleh Israel; oleh karena itu, anggaran pertahanan kemungkinan akan tetap tinggi, terlepas dari hasil pemungutan suara pada hari Selasa nanti.

Tahun ini, anggaran pertahanan Israel mencapai hampir 8% dari PDB—proporsi tertinggi di antara negara-negara Barat lainnya—dan Netanyahu telah mengusulkan peningkatan anggaran sebesar 450 miliar shekel (US$145 miliar) yang akan direalisasikan selama 12 tahun. Jika rencana tersebut dijalankan, bank sentral memperkirakan rasio utang terhadap PDB akan meningkat hingga mencapai 85% pada tahun 2035. Angka ini memang masih tergolong cukup rendah menurut standar negara-negara maju saat ini, namun sebelumnya rasio tersebut hanya berada di kisaran 60% sebelum serangan Hamas.

Pertahankan Talenta

Meskipun pemerintahan Netanyahu membanggakan pencapaian militer dan ekonomi Israel, pihak oposisi berpendapat bahwa kondisi keuangan negara sedang tertekan dan terdapat risiko eksodus massal warga yang paling produktif.

“Saat saya bertanya kepada audiens dalam pertemuan-pertemuan diskusi mengenai ketakutan terbesar mereka jika Netanyahu tetap berkuasa, jawaban yang paling sering muncul adalah: ‘Anak-anak saya berkemas dan meninggalkan negara ini,’” ujar Shaul Meridor, mantan pejabat Kementerian Keuangan yang kini bergabung dengan kubu Eisenkot.

Menurut studi dari Universitas Tel Aviv, sekitar 100.000 warga Israel meninggalkan negara itu pada tahun 2023 dan 2024—jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kelompok ini mencakup banyak akademisi, insinyur, dokter, dan kalangan berpenghasilan tinggi lainnya; data awal menunjukkan tren tersebut terus berlanjut hingga tahun 2025.

Eksodus ini mulai terlihat setelah pemerintahan Netanyahu berupaya membatasi kekuasaan yudisial, dan tren tersebut berlanjut selama masa perang, seiring dengan banyaknya warga Israel yang mencari perlindungan dari serangan rudal yang berulang serta kewajiban dinas militer cadangan yang tiada henti.

Kepala Ekonom Kementerian Keuangan, Shmuel Abramzon, menyatakan bahwa emigrasi yang terjadi belum mencapai tingkat yang berdampak signifikan secara makroekonomi, namun ia mengakui bahwa tren tersebut cukup mengkhawatirkan.

(bbn)

No more pages