“Amerika Serikat akan SELAMANYA memiliki kemampuan penuh untuk melakukan apa pun yang diperlukan di Greenland guna menjamin dan mempertahankan keamanan Greenland serta Amerika Serikat,” tulisnya.
Belum jelas bagaimana kesepakatan baru tersebut secara substantif mengubah pengaturan keamanan yang berlaku saat ini dengan Greenland. AS telah lama memiliki keleluasaan besar dalam menentukan jumlah pasukan di pulau tersebut dan bahkan telah mengurangi kehadirannya di sana selama beberapa dekade.
“Satu-satunya hal yang berpotensi menjadi terobosan adalah laporan bahwa AS dapat membangun pangkalan sesuka hati tanpa berkonsultasi dengan Greenland atau Denmark,” kata Imran Bayoumi, mantan penasihat Pentagon yang kini bekerja di Atlantic Council. “Namun, belum jelas bagaimana reaksi warga Greenland terhadap pengumuman tersebut. Tidak jelas pula apakah perubahan itu sepadan dengan gejolak selama lebih dari dua tahun dalam hubungan transatlantik.”
AS pertama kali mencapai kesepakatan dengan Denmark pada 1951 untuk mengirim pasukan militer ke Greenland. Pakta tersebut menetapkan bahwa Washington harus berkonsultasi dengan dan memberi tahu Kopenhagen mengenai rencananya. Namun, ketentuan itu bahkan saat itu dianggap sebagai persyaratan formal yang pada dasarnya hanya membutuhkan pemberitahuan. Kesepakatan tersebut tidak memiliki batas waktu berlaku.
Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim untuk menjelaskan ketentuan kesepakatan baru, mengatakan pakta itu secara eksplisit melarang negara non-NATO mana pun membangun pangkalan militer di Greenland. Kesepakatan tersebut juga akan membatasi investasi di pulau itu yang dinilai mengancam AS. Menurut pejabat tersebut, AS juga akan diizinkan menambah jumlah pangkalan di Greenland sesuai kebutuhan.
Meski demikian, klaim pemerintahan Trump mengenai sifat historis dan manfaat kesepakatan tersebut sulit dinilai karena pemerintah AS belum merilis teks lengkapnya.
Pengumuman itu dapat menjadi tanda berakhirnya kebuntuan yang hampir sepenuhnya dipicu oleh Trump sendiri. Sejak kembali menjabat tahun lalu, Trump berupaya menekan Denmark—sekutu NATO—agar menyerahkan Greenland. Upaya tersebut mencakup ancaman terselubung untuk merebut pulau itu dengan kekuatan militer serta ancaman menaikkan tarif terhadap barang dari negara-negara Eropa yang tidak mengikuti keinginannya.
Kesepakatan itu juga akan menjadi kemenangan bagi Denmark dan Greenland jika penyelesaian tersebut mengakhiri ancaman Trump tanpa menyerahkan kedaulatan pulau itu kepada AS.
“Saya senang kita akan segera mencapai kesepakatan besar untuk Greenland, Kerajaan Denmark, dan Amerika Serikat,” kata Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dalam pernyataan pada Jumat. Dia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut “memperkuat keamanan bersama kita di kawasan Arktik dan Atlantik Utara, sehingga juga sangat baik bagi NATO dan Eropa”.
Gagasan Trump untuk mengambil alih Greenland telah muncul sejak masa jabatan pertamanya di Gedung Putih. Dia memperingatkan bahwa Rusia dan China menginginkan pijakan di wilayah tersebut dan hanya AS yang dapat mencegahnya. Namun, para pemimpin Denmark dan Greenland telah lama menolak gagasan untuk menyerahkan kendali atas pulau itu.
“Kami tidak akan menyerahkan kedaulatan,” kata Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen pada Mei. Sejumlah warga Denmark bahkan berupaya memboikot produk-produk Amerika sebagai respons terhadap ancaman presiden AS tersebut.
Kampanye tekanan Trump mencapai puncaknya pada Januari dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, ketika Trump menyerang sekutu-sekutu Eropa dalam pidatonya.
Namun, presiden AS tersebut akhirnya mundur setelah melakukan pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Trump kemudian mengatakan bahwa dirinya telah mencapai parameter kerangka kesepakatan terkait Greenland dan kawasan Arktik. Saat itu, Denmark, Greenland, dan AS sepakat membentuk kelompok kerja untuk menangani perselisihan tersebut.
(bbn)
