“Diharapkan Jumat kurang lebih 18 September 2026, verifikasi validasi tahap pertama sebanyak 17.284 jumlah KDKMP yang telah selesai 100% bisa dilakukan. Kemudian nanti setelah itu akan direview oleh BPKP dan APIP,” katanya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (14/9/2026).
11.876 Kopdes Masih di Daerah Tanpa SK Tim Verfal
Data Kementerian Koperasi menunjukkan, dari total 17.280 KDKMP, baru 5.404 unit yang berada di wilayah yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Tim Verfal. Sementara 11.876 KDKMP lainnya berada di wilayah yang belum memiliki SK Tim Verfal.
Tercatat 191 kabupaten/kota telah memiliki SK Tim Verfal, sedangkan masih terdapat 323 kabupaten/kota yang belum memiliki atau belum mengunggah SK.
Pemerintah pun meminta daerah segera menerbitkan SK tersebut untuk mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi di lapangan.
“Kami memohon dalam kesempatan ini daerah yang belum memiliki SK agar segera menerbitkan dan mengunggahnya untuk mempercepat pelaksanaan verfal,” sebutnya.
Kementerian Koperasi juga mencatat sebanyak 13 korwil telah ditetapkan sebagai jalur pelaksanaan verval melalui SK Satgas Verfal. Selain itu, penugasan koordinator wilayah telah dilakukan pada empat provinsi prioritas untuk membantu percepatan kesiapan pelaksanaan.
Percepatan verval dilakukan melalui konsolidasi dan pemetaan data, uji petik, rapat koordinasi batch pertama dan kedua, fasilitasi pemerintah provinsi, serta pengoperasian Project Management Office (PMO) di tingkat pusat dan daerah.
Hasil verval nantinya akan diunggah ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SimkopDes untuk menjalani proses review. Pemerintah menargetkan KDKMP dapat segera memasuki tahap operasional setelah proses verval selesai dan manajer ditempatkan.
“Pelaksanaan verval agar bisa diakselerasi untuk bisa, Insya Allah, paling lambat 18 September 2026 kurang lebih bisa selesai,” pungkasnya.
(ain)
