Pemerintah harus memastikan bahwa Indonesia tidak hanya dijadikan sebagai lokasi produksi, melainkan juga mampu menguasai rantai nilai dan pasar secara mandiri.
"Pemerintah harus mengupayakan alih teknologi secara optimal. Selain itu, pasar dan rantai suplai harus tetap berada dalam kendali Indonesia," tegasnya.
Prospek ke Depan
Terkait dengan prospek jangka panjang, Bisman menilai industrialisasi aluminium memiliki masa depan yang sangat cerah.
Pushep mencatat Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam hilirisasi bauksit menjadi aluminium berkat kepemilikan sumber daya yang melimpah.
Dengan total cadangan bauksit mencapai sekitar 2,8 hingga 3,1 miliar ton—yang sebagian besar berada di Kalimantan Barat—Indonesia menguasai sekitar 4% dari total cadangan bauksit dunia.
Secara ekonomi, pengolahan bauksit mentah menjadi alumina hingga ingot aluminium memberikan nilai tambah yang sangat signifikan. Penjualan bauksit mentah hanya menghasilkan harga di kisaran US$30—US$35 per ton.
Sementara itu, saat diolah menjadi alumina, nilainya melonjak menjadi sekitar US$350—US$400 per ton dan dapat melejit hingga US$2.200—US$2.500 per ton ketika berhasil diproses menjadi logam aluminium ingot—sebuah peningkatan nilai tambah hingga puluhan kali lipat.
Namun, dia memberikan catatan kritis agar pemerintah tidak mengulangi kelemahan yang terjadi pada proyek hilirisasi nikel, seperti ketergantungan berlebih pada modal, teknologi, dan pasar dari luar negeri, khususnya terhadap China.
"Tambahan investasi di sektor hilirisasi ini baik, tetapi pemerintah juga harus memastikan pengembangan industri ini berjalan secara berkelanjutan hingga menghasilkan produk-produk turunan akhir," tutup Bisman.
Pushep juga memberi catatan keberlanjutan hilirisasi bauksit kedepannya akan sangat bergantung pada strategi transformasi energi pada proses peleburan aluminium yang terkenal sangat padat energi.
Pemerintah perlu mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dalam pengoperasian smelter aluminium untuk menghasilkan green aluminum.
“Langkah ini tidak hanya akan menekan emisi karbon, tetapi juga meningkatkan daya saing produk aluminium Indonesia di pasar global yang kini semakin ketat menerapkan standar keberlanjutan dan pajak karbon,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah pakar energi menilai langkah China melakukan investasi smelter aluminium secara besar-besaran di Indonesia berisiko membuat terjadinya pergeseran beban emisi karbon dari Negeri Panda ke Tanah Air.
Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna memandang masifnya pembangunan smelter aluminium asal China di Indonesia berpotensi menciptakan fenomena carbon outsourcing, yakni pergeseran beban emisi dari China ke Indonesia seiring berpindahnya aktivitas produksi.
Putra menegaskan konsumsi energi dan emisi karbon dari produksi aluminium sangat besar, terlebih smelter aluminium asal China tersebut diprediksi bakal menggunakan sumber energi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
“Betul. Dengan pembatasan pembangunan produksi aluminium di China seolah terjadi ‘outsourcing’ emisi ke negara seperti Indonesia karena konsumsi energi dan emisi dari produksi aluminium sangat besar,” kata Putra ketika dihubungi, Selasa (8/9/2026).
Putra menilai Indonesia harus berhati-hati untuk menjaga standar industri aluminium yang tinggi dan menuntut pendalaman industri aluminium yang dalam, tidak seperti yang terjadi di industri hilir nikel.
Berkaca dari hilirisasi industri nikel, lanjut Putra, hanya kurang dari 1% produksi nikel Indonesia yang digunakan untuk produk baterai domestik.
Dia khawatir industri hilir bauksit berupa aluminium bakal bernasib serupa, jika tidak terdapat pendalaman industri.
“Khawatirnya aluminium pun serupa bila tidak ada pendalaman industri yang serius kita hanya dapat investasi yang relatif dangkal dengan imbas lingkungan yang besar,” tegas Putra.
Dihubungi terpisah, ekonom energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai Indonesia menjadi ‘surga polusi’ imbas pergeseran industri logam dari China ke Indonesia.
Sebagai contoh, lonjakan ekspor logam Indonesia ke China yang terjadi pada 2017—2024 membuat total emisi terkandung dalam ekspor naik sekitar 480.000 ton menjadi 4,76 juta ton emisi karbon.
“Artinya, tahap pengolahan yang kotor beserta emisinya berpindah ke Indonesia, sementara China mengonsumsi logam jadinya,” kata Yayan ketika dihubungi, Selasa (8/9/2026).
Di sisi lain, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mencatat ekspansi smelter aluminium di Indonesia didominasi oleh investor asal China, di mana sekitar 75% dari semua proyek alumina dan aluminium domestik merupakan dukungan investasi Negeri Panda.
CREA mencatat saat ini hampir 1,8 GW PLTU captive telah beroperasi untuk mendukung industri aluminium.
Nantinya, kapasitas PLTU captive diprediksi bertambah 8 GW untuk menyokong listrik 32 proyek industri aluminium di provinsi kaya bauksit dan pusat industri di luar Jawa.
"Ekspansi aluminium Indonesia mengikuti preseden berbahaya nikel, yang menunjukkan kurangnya perencanaan antisipatif untuk lokasi industri baru yang akan ditempatkan di dekat potensi energi bersih, atau dirancang untuk konektivitas jaringan di masa depan,” kata Analis CREA Katherine Hasan dalam riset berjudul Indonesia Aluminium Downstream: Following Nickel Into a Captive Coal Boom.
Dia menyatakan jika seluruh smelter yang direncanakan dibangun sesuai rencana, industri aluminium di Tanah Air dapat menyebabkan ledakan penggunaan batu bara industri secara mandiri.
Dia menilai hal tersebut bakal melemahkan target dekarbonisasi nasional, mengunci pertumbuhan industri pada jalur berintensitas karbon tinggi, serta membebankan biaya lingkungan dan kesehatan pada masyarakat.
“Pemerintah seharusnya mewajibkan proyeksi kebutuhan energi komprehensif pada tahap pengembangan awal, serta memprioritaskan integrasi dengan jaringan dan energi terbarukan captive, seperti air dan surya, bukan batu bara,” tegas Katherine.
(smr/wdh)
