Faisal mengatakan potensi pertumbuhan awan hujan pada periode 6-13 September masih relatif rendah di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut terutama terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta sebagian Sulawesi dan Papua Selatan.
“Hal ini menunjukkan peluang hujan alami untuk membantu pemadaman karhutla masih terbatas,” jelasnya.
Sejumlah wilayah juga masih menjadi perhatian utama BMKG, antara lain Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Selain peningkatan hotspot, BMKG mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan yang berpotensi memengaruhi kualitas udara. Pemantauan konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 juga menunjukkan peningkatan di beberapa lokasi yang terdampak aktivitas karhutla.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian sumber kebakaran harus dilakukan sedini mungkin,” tegas Faisal.
OMC untuk Mitigasi Karhutla
Untuk mendukung penanganan karhutla, BMKG bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak terkait lainnya melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Menurut Faisal, OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Pelaksanaan operasi disesuaikan dengan kondisi atmosfer serta kebutuhan masing-masing wilayah.
“OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Operasi dilaksanakan secara adaptif berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah,” jelasnya.
BMKG akan terus memperkuat layanan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
“BMKG siap terus memberikan dukungan informasi, peringatan dini, dan layanan OMC berbasis kondisi atmosfer terkini. Kami berharap informasi ini dapat memperkuat koordinasi dan langkah mitigasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” pungkasnya.
(dec/del)
