Pada saat ini, nyaris seluruh partai politik adalah anggota koalisi pemerintah. Satu-satunya partai yang memiliki kursi di DPR dan bukan anggota koalisi pemerintah adalah PDI Perjuangan. Namun, partai berlambang kepala banteng tersebut pun berulang kali memastikan posisinya bukan sebagai oposisi, melainkan mitra kritis bagi pemerintah.
Meski demikian, Prabowo sempat mendapat informasi tentang keterlibatan PDIP dalam aksi unjuk rasa di sejumlah kota besar pada Agustus 2025. Pada saat itu, masyarakat dan mahasiswa mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah serta sikap para pejabat eksekutif dan legislatif. Aksi tersebut berujung pada tindakan anarkis usai terjadi bentrok antara polisi dan massa yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Sejumlah pejabat PDIP, termasuk Ketua DPP Said Abdullah sudah menampik kabar dan isu keterlibatan partainya dalam aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 dan Juni 2026. Dia mengklaim, PDIP berpegang pada instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang justru meminta para kader partai tersebut untuk membantu pemerintah.
“Tegas yang disampaikan Ibu [Megawati], karena itu bukan cara-cara PDI Perjuangan," kata dia, Rabu (17/06/2026).
(dov/frg)
