Daya saing tersebut, menurut Airlangga juga terus ditopang oleh jaminan produk halal yang terus diperkuat sesuai dengan mandat undang-undang terkait dengan sertifikasi halal.
Sementara, sertifikasi halal telah mencakup Rp4,4 Juta sertifikat bagi Rp3,47 Juta pelaku usaha dan Rp14,68 juta produk. Sementara Indonesia sudah menjalin Mutual Recognition Agreement dengan 39 negara terkait dengan hal ini.
Inklusi Keuangan Syariah Masih Rendah
Meski begitu, Airlangga mengakui bahwa saat ini inklusi keuangan syariah masih terbilang rendah. Padahal, inklusi keuangan secara nasional bisa dibilang sudah cukup tinggi.
“Inklusi keuangan secara nasional sudah mencapai 93,91% sedangkan yang syariah masih rendah, masih di 13,14% walaupun tingkat literasinya sebetulnya lebih tinggi di 43,07%,” sebut Airlangga.
Sehingga, menurutnya terdapat potensi 14 juta masyarakat baik di perdesaan termasuk petani, nelayan maupun UMKM yang perlu diakselerasi untuk masuk ekosistem keuangan formal syariah.
Menurutnya, pemerintah mengambil beberapa langkah konkret terutama untuk melakukan sinergi daripada perbankan syariah dan perbankan konvensional.
“Kemarin arahan Bapak Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran dan rekening koran itu yang disiapkan adalah melalui Himbara baik itu BRI maupun Bank Syariah Indonesia,” kata Airlangga.
Selain itu pemerintah juga mendorong optimalisasi zakat, infaq, sadakah dan wakaf yang saat ini masih tersebar di berbagai lembaga.
“Dan ini menjadi tantangan bagaimana untuk disatukan ataupun dikoordinasi. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama potensinya besar kalau itu bisa terkonsolidasikan, kata Airlangga.
Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah juga mendorong kredit usaha rakyat untuk syariah dengan pagu sebesar Rp290,59 triliun di tahun 2026.
(ell)
