“Tetapi efek regional dapat jauh lebih besar karena Jakarta dan koridor Jawa-Sumatra merupakan simpul transportasi dan konsumsi utama,” kata Syafrudin.
Ia mengungkapkan bahwa gangguan distribusi dapat menaikkan ongkos angkut, merusak jadwal pasok makanan segar, menekan okupansi hotel, dan mengurangi transaksi ritel.
Menurutnya, kombinasi tersebut dapat memunculkan inflasi lokal sekaligus menekan pendapatan pekerja jasa.
Jika erupsi terjadi secara berkepanjangan, Syafrudin menyebut pemerintah perlu menyiapkan respons fiskal terukur: realokasi belanja darurat, dukungan cash-flow bagi UMKM pariwisata dan transportasi, kompensasi biaya logistik, percepatan bantuan kesehatan, serta dukungan pendapatan bagi pekerja informal.
“Prioritasnya menjaga jaringan ekonomi tetap hidup tanpa mengubah bencana temporer menjadi shock solvabilitas permanen,” kata Syafrudin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui adanya potensi gangguan perekonomian di daerah yang terdampak bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia
“Ya pertama tentu di daerah yang terdampak pasti terjadi kontraksi,” kata Airlangga kepada wartawan di istana, Senin (7/9/2026) malam.
Oleh karenanya ia mengatakan bahwa pemerintah masih akan memonitor program-program yang memiliki dampak bagi daerah yang terkena bencana tersebut.
“Dan sekarang juga kami sedang monitor akibat daripada letusan 5-6 gunung di Indonesia ini terutama untuk aktivitas masyarakat yang sangat berkurang,” kata Airlangga.
Airlangga juga mengakui adanya gangguan logistik yang mengancam imbas adanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang baru saja meletus. Hal ini imbas ditutupnya sejumlah bandara yang ada di wilayah terdampak.
Meski demikian, Airlangga mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih belum bisa menyebutkan jumlah total kerugian yang dialami imbas penutupan bandara tersebut.
(ell)
