Status Taiwan merupakan salah satu isu yang sangat sensitif bagi Beijing. China menganggap pulau demokratis yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya, meskipun Beijing tidak pernah menguasainya.
China telah lama berupaya mengisolasi pemimpin Taiwan dengan menghalangi pertemuan diplomatik dan partisipasi mereka dalam organisasi global. Upaya tersebut termasuk langkah luas yang dilakukan awal tahun ini untuk menghambat perjalanan pejabat Taiwan hingga ke Eswatini di Afrika bagian selatan.
Beijing juga mendesak negara-negara untuk mengalihkan pengakuan diplomatik mereka kepada China. Seperempat dari 12 negara yang masih menjadi mitra diplomatik Taiwan berada di Pasifik, yakni Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Palau. Taiwan, bersama anggota non-forum lainnya seperti China, Jepang, dan AS, tidak diundang dalam forum tahun lalu yang digelar Kepulauan Solomon. Hal itu menjadi gangguan langka terhadap kehadiran Taipei dalam forum tersebut sejak awal 1990-an.
Kementerian Luar Negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Selasa (1/9).
Dalam upacara pembukaan pada Senin di Koror, pusat komersial Palau, Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-Lung duduk tepat di belakang perwakilan Jepang, Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Iwao Horii. Setelah acara, Lin berjabat tangan dan berbincang singkat dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau.
Negara-negara Pasifik dalam beberapa tahun terakhir semakin menjadi arena persaingan geopolitik antara AS dan China, terutama setelah Beijing dan Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan pada 2022. Kesepakatan tersebut memicu kekhawatiran di Washington dan Canberra.
Kekhawatiran kembali meningkat atas kehadiran China di kawasan setelah negara itu menguji coba rudal berkemampuan nuklir pada Juli yang jatuh di laut dekat Tuvalu.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan pada Selasa bahwa jelas terdapat persaingan antarnegara untuk mendapatkan pengaruh di kawasan tersebut.
“Saya sudah sangat terbuka bahwa kita berada dalam kondisi persaingan permanen, kontestasi permanen di Pasifik,” katanya. “Stabilitas dan kemakmuran Pasifik berkontribusi terhadap stabilitas Australia dan kemakmuran kami.”
Bahkan sebelum Pacific Islands Forum digelar, Beijing tampak memberikan tekanan terhadap Palau dengan memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke negara kepulauan tropis tersebut karena terdapat “sejumlah kasus pencurian dan perampokan yang menargetkan wisatawan”.
Peringatan itu mendorong Kedutaan Besar AS menuduh Beijing “mempersenjatai pariwisata” dan melakukan tindakan koersif.
Kepulauan Solomon dan aliansi yang saling bersaing juga menjadi pembahasan dalam forum tersebut. Perdana Menteri Matthew Wale buru-buru kembali ke negaranya setelah mosi tidak percaya diajukan terhadapnya.
Terpilih pada awal tahun ini, Wale mengalihkan arah kebijakan dari Beijing dan mempertanyakan kesepakatan keamanan 2022. Kehilangan kekuasaan akan menjadi pukulan besar bagi Australia, Selandia Baru, dan AS, yang berupaya membangun serangkaian aliansi dan hubungan di seluruh Pasifik untuk membendung pengaruh Beijing.
Pemimpin Kepulauan Solomon itu juga bergabung dengan Australia dalam mengkritik uji coba rudal berkemampuan nuklir China di Pasifik. Namun, dia gagal menyatukan seluruh negara kepulauan untuk mengecam tindakan tersebut dalam pertemuan pada Agustus.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, yang berada di Palau untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi tersebut, sejak menjabat pada 2022 telah mendorong upaya menjalin hubungan dengan negara-negara Pasifik melalui kesepakatan militer dan keamanan, termasuk dengan Fiji dan Papua Nugini. Albanese sebelumnya berupaya segera menandatangani kesepakatan dengan Wale.
Ketika ditanya pada Selasa mengenai komentar perwakilan China tentang Taiwan, Albanese mengatakan: “Pacific Island Forum yang menentukan apa yang terjadi di sini, bukan negara lain.”
Presiden Palau menggunakan pidato penyambutannya untuk mengajak para pemimpin negara-negara Pasifik menahan diri dari ketegangan geopolitik dan lebih berfokus pada isu-isu seperti perubahan iklim yang menjadi ancaman eksistensial bagi kawasan tersebut.
“Dunia semakin menyadari pentingnya kawasan kita secara strategis. Kami menyambut sahabat dan kemitraan yang tulus,” kata Presiden Surangel Whipps Jr.
“Namun, perhatian tidak sama dengan rasa hormat,” katanya. “Mitra kami dipersilakan berlayar bersama kami, tetapi mereka tidak menentukan tujuan kami. Agenda Pasifik harus ditentukan oleh kami.”
Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan pada Selasa bahwa Menteri Lin menyetujui pernyataan Whipps. Menurut Lin, pernyataan tersebut “mencerminkan semangat inti ‘Pacific Way’: mengganti konfrontasi dengan dialog dan paksaan dengan konsensus, sembari menjadikan rasa saling menghormati sebagai landasan kerja sama regional.”
(bbn)
