Belum ada keputusan final mengenai waktu pelaksanaan pemilu berikutnya, kata sumber tersebut. Kantor Anwar tidak menanggapi permintaan komentar.
Bulan lalu, Anwar mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintahannya harus menyelesaikan masa jabatan penuh untuk menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. “Jadi, mari kita bekerja. Kami memiliki mandat,” katanya. “Ketika pemilu tiba, kita bisa bertarung. Saya tidak memiliki masalah dengan itu.”
Anwar juga menghadapi kemungkinan dua partai terbesar berbasis Melayu-Muslim — mitra pemerintahannya, United Malays National Organisation (UMNO), dan partai oposisi Parti Islam Se-Malaysia (PAS) — bergabung. Setelah berhasil bekerja sama dalam dua pemilu negara bagian baru-baru ini, keduanya kembali menjajaki kerja sama dalam pemilu negara bagian berikutnya di Malaka, yang diperkirakan digelar dalam beberapa bulan mendatang.
Sentimen di kalangan elite politik semakin menguat bahwa Anwar menuju kekalahan yang tak terhindarkan dalam pemilu nasional berikutnya. Penundaan pemilu tersebut dinilai sebagai upaya untuk mengubah hasil tersebut, menurut sumber yang mengetahui masalah itu.
Masa jabatan parlemen saat ini berakhir pada 18 Desember 2027, dan pemilu harus digelar dalam waktu 60 hari setelahnya.
Waktu pemilu sebagian akan bergantung pada apakah UMNO dan PAS dapat membentuk aliansi di tingkat nasional. Para pemimpin senior UMNO, yang memimpin koalisi Barisan Nasional, telah menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Anwar. Namun, anggota partai mendorong kerja sama dengan partai Islam tersebut demi persatuan nasional.
Anwar dan para penasihatnya tengah mencari narasi politik yang kuat untuk menonjolkan keberhasilannya mengelola perekonomian Malaysia, yang mendapat dorongan dari masuknya investasi terkait kecerdasan buatan serta ekspor elektronik yang tetap kuat. Tantangannya, banyak pemilih masih merasakan tekanan kenaikan biaya hidup, sementara kekecewaan di kalangan pendukungnya meningkat akibat laju reformasi yang lebih lambat dari perkiraan, menurut sumber tersebut.
Kekalahan terbaru koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar dalam pemilu negara bagian memperlihatkan ketidakpuasan tersebut, sekaligus merosotnya popularitas partainya sendiri, People’s Justice Party. Partai yang dikenal sebagai PKR itu hanya memenangkan empat dari 49 kursi yang diperebutkannya dalam pemilu negara bagian di Sabah, Johor, dan Negeri Sembilan sejak November.
Democratic Action Party (DAP), komponen terbesar dalam blok tersebut, juga kehilangan sejumlah kursi, termasuk di Negeri Sembilan. Di negara bagian itu, Pakatan Harapan tersingkir setelah dua periode berkuasa.
PKR dan DAP selama puluhan tahun mengusung reformasi seperti pembentukan lembaga antikorupsi yang independen, pencabutan undang-undang seperti Sedition Act, serta kewajiban bagi politisi dan pejabat pemerintah untuk melaporkan kekayaan. Namun, setelah hampir empat tahun berkuasa, minimnya kemajuan dalam reformasi tersebut turut memicu kekecewaan pemilih.
Ketidakpuasan itu terlihat dalam kongres DAP bulan ini. Para delegasi menyuarakan ketidaksabaran yang semakin besar terhadap agenda reformasi Anwar, meski mereka memilih untuk tetap berada dalam pemerintahannya.
Partai Anwar juga melemah akibat hengkangnya sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, yang kemudian mendirikan Parti Bersama Malaysia. Partai baru tersebut bertujuan menarik pemilih yang kecewa dengan janji reformasi Anwar yang belum terpenuhi, tetapi juga tidak nyaman dengan politik konservatif berbasis ras dan agama yang diusung para pesaingnya.
(bbn)
