Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek) dan Kementerian Agama memperoleh anggaran untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran perlinsos untuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), untuk pelaksanaan bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 74,8 juta orang.
Anggaran perlinsos diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk penanggulangan bencana.
Sementara anggaran perlinsos melalui belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp386 triliun antara lain untuk penyaluran Subsidi Jenis BBM Tertentu sebesar 20.097,5 ribu kiloliter, dan penyaluran subsidi bunga KUR bagi 5,1 juta debitur.
Selain melalui BPP, anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan dalam Transfer ke Daerah (TKD), yaitu melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
Dukungan DBH yang ditentukan penggunaannya untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun anggaran 2027 dirinci ke dalam pemberian manfaat berupa Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Iuran Jaminan Kematian. Adapun anggaran untuk kegiatan dimaksud direncanakan sebesar Rp235,4 miliar dengan target output sebanyak 1,1 juta orang.
Dalam rangka mendukung agenda tersebut, pada tahun 2027 kebijakan belanja perlindungan sosial akan diarahkan pada beberapa fokus utama, antara lain untuk melanjutkan penyaluran berbagai program bansos seperti PKH, Program Sembako, KIP Kuliah, PIP, Sekolah Rakyat, bantuan premi PBI JKN, dan rehabilitasi sosial.
Kedua, meningkatkan efektivitas dan integrasi antarprogram, termasuk peningkatan akurasi penyaluran bansos dengan memanfaatkan DTSEN dan sinergi antarprogram.
Ketiga, melakukan perbaikan penyaluran melalui digitalisasi bantuan sosial dengan mekanisme pendaftaran on-demand.
Keempat, memperkuat implementasi perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan sesuai siklus hidup untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko, guncangan, dan krisis.
Kelima, mempercepat graduasi penerima manfaat melalui integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.
Dan terakhir, mengembangkan Sekolah Rakyat sebagai strategi intervensi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan berbasis karakter, vokasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi.
Adapun target tingkat kemiskinan pada tahun 2027 ditetapkan sebesar 6,0–6,5%, sedangkan untuk kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%.
(ell)
