China akan menjadi ujian terbesar bagi keseriusan Washington untuk membuktikannya.
Beijing merupakan pembeli utama minyak Iran, dan pemerintahan Trump sejauh ini menunjukkan sedikit minat untuk menantang hubungan ekonominya dengan Iran, terlebih mengingat Presiden Xi Jinping dijadwalkan mengunjungi AS bulan depan di tengah upaya dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut mengarungi gencatan senjata dagang yang ringkih.
Iran telah menjadi sasaran sanksi ketat selama berdekade-dekade, dan AS kini sedang menerapkan blokade laut di pelabuhan-pelabuhannya setelah serangan udara selama berbulan-bulan gagal memaksa Teheran menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri perang, membuka kembali Selat Hormuz, dan menyerahkan material nuklirnya.
Tidak jelas tindakan ekonomi berarti apa lagi yang tersisa bagi Washington, selain membidik China atau meningkatkan aksi sanksi terhadap entitas-entitas lebih kecil yang berbisnis dengan Iran di negara lain. Sementara itu, kerugian bagi perekonomian di seluruh dunia kian menumpuk seiring perang yang terus berlarut-larut.
"AS tidak memiliki kapasitas (bandwidth) untuk menerapkan rezim sanksi yang benar-benar kedap terhadap negara seperti Iran, yang memiliki keahlian dalam memutarbalikkan sanksi," ujar Ali Vaez, Wakil Direktur Program di International Crisis Group. "Presiden tidak memiliki kesabaran yang dibutuhkan agar kebijakan semacam itu membuahkan hasil, yang pengukurannya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bukan hitungan minggu."
Trump pada Rabu memperingatkan bahwa "NEGARA MANA PUN yang membiarkan lembaga keuangannya, bisnisnya, bandaranya, atau entitas pemerintahannya memberikan jenis bantuan apa pun kepada Iran, bakal menghadapi Konsekuensi Ekonomi yang SANGAT BESAR." Trump menekankan bahwa "Penyelundupan minyak, jalur pertukaran mata uang, transfer tunai, tempat penukaran uang, pendaftaran kapal, perusahaan cangkang—Semuanya harus dihentikan SEKARANG."
Fokus pada minyak tersebut menempatkan Beijing dalam bidikan utama, mengingat negara itu membeli 90% ekspor minyak mentah Iran. Washington telah menjatuhkan sanksi pada beberapa kilang independen China sejak perang dimulai pada Februari, tetapi masih menahan diri untuk tidak menargetkan bank-bank besar China yang membiayai perdagangan tersebut.
"Apakah Gedung Putih bersedia memprioritaskan kampanye perang ekonomi baru ini di atas hubungannya dengan China? Dan jika mereka memilih demikian, ada konsekuensi serius yang menanti," kata Chris Kennedy, analis strategi ekonomi di Bloomberg Economics. Kennedy menyebut bahwa ancaman-ancaman baru ini juga merupakan "pengakuan bahwa AS mulai kehabisan pilihan."
Keputusan apa pun untuk menghantam China berisiko memperburuk ketegangan hanya beberapa minggu sebelum Trump menyambut Xi dalam kunjungan pertama pemimpin China tersebut ke Washington dalam satu dekade. Hal ini juga meningkatkan ancaman aksi balasan China yang dapat memicu dampak buruk bagi perekonomian AS menjelang pemilu sela pada November mendatang yang sangat bergantung pada isu-isu keuangan masyarakat.
Beijing telah menunjukkan kesediaannya untuk melawan balik Trump, terutama dengan mengumumkan pembatasan ekspor tanah jarang yang memaksa Gedung Putih mundur dari perang tarif mereka.
Kementerian Luar Negeri China menepis ancaman Trump untuk melancarkan "perang ekonomi" terhadap mitra dagang Iran, dengan menyatakan bahwa langkah itu tidak akan berhasil menyelesaikan ketegangan di kawasan.
"Tidak ada tawaran dari pemerintahan Trump yang cukup untuk meminta Xi tunduk begitu saja kepada Trump secara terbuka dan berdampak besar seperti itu," ujar Brett Erickson, Managing Principal di Obsidian Risk Advisors sekaligus pakar sanksi. "Ini sama saja meminta Beijing secara sukarela membiarkan Amerika Serikat mendikte dengan siapa mereka boleh dan tidak boleh berbisnis, dan itu adalah preseden yang sama sekali tidak berniat mereka ciptakan."
Fokus Trump untuk menghentikan penjualan minyak—sumber pendapatan utama Teheran—memang membawa dampak. "Dalam kondisi ini, ekspor minyak kami praktis telah terhenti," kata Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati kepada televisi pemerintah pekan ini.
Meski China merupakan target yang paling jelas, negara-negara lain juga berada di garis depan jika AS melangkah lebih jauh untuk mengisolasi ekonomi Iran.
Uni Emirat Arab (UEA) sejauh ini menjadi mitra dagang terbesar Iran secara keseluruhan dan pemasok utama barang luar negeri serta valuta asing bagi negara tersebut. Meski demikian, UEA pekan ini menyatakan memutus semua hubungan ekonomi dengan Republik Islam tersebut, dengan mengklaim Teheran telah menembakkan rudal balistik ke wilayahnya.
Turki, yang merupakan sekutu NATO bagi AS, adalah pembeli ekspor Iran terbesar setelah China, menurut data yang dihimpun Bloomberg. India, mitra strategis AS yang sedang coba diajak bernegosiasi kesepakatan dagang oleh Trump, juga menjadi sumber impor utama bagi Iran, khususnya bahan pangan dan obat-obatan.
Tempat penukaran uang di UEA dan Irak turut membantu Iran merepatriasi dana setelah melakukan penjualan minyak, dengan mengonversi pembayaran—yang sering kali diterima dalam yuan China—ke dalam mata uang yang dapat digunakan Teheran. Namun, menargetkan firma-firma tersebut mungkin tidak akan cukup untuk memaksa Iran mengalah.
Bahkan tanpa adanya perlawanan dari negara lain, muncul keraguan apakah kampanye tekanan ekonomi AS yang ditingkatkan ini bakal berhasil. Para analis juga mengingatkan bahwa tidak jelas apakah AS dapat sepenuhnya memutus hubungan perdagangan Iran—termasuk jalur darat—dengan negara-negara tetangganya, yang telah bertahan selama bergenerasi-generasi karena kedekatan geografis dan ikatan sejarah yang mendalam.
Banyak hal akan bergantung pada rincian kebijakan AS dan tingkat penegakannya, kata Claire O’Neill McCleskey, mantan pejabat Departemen Keuangan dan pendiri pendamping firma penasihat sanksi Clarity Compliance Consulting.
"Pada titik ini, gertakan publik secara luas saja kemungkinan besar tidak akan mengubah perilaku," tegasnya. "Perlu tindakan nyata terhadap bank atau perusahaan asing agar negara-negara ketiga memahami secara pasti apa yang bersedia ditargetkan oleh pemerintahan Trump."
(bbn)
