Selain manifest, Kemenhub akan memperketat pengendalian kelebihan muatan atau overloading serta stabilitas kapal. Dudy mengatakan penggunaan weight in motion atau timbangan kendaraan perlu diperkuat dan hasilnya diintegrasikan dengan manifest.
"Sehingga berat dan distribusi muatan dapat dipastikan sesuai dengan batas stabilitas kapal," kata Dudy.
Pengawasan terhadap muatan berbahaya atau dangerous goods juga menjadi bagian dari evaluasi. Dudy mengatakan deklarasi barang berbahaya perlu semakin terdigitalisasi dan dokumen harus diverifikasi sebelum proses boarding.
"Petugas harus memiliki kemampuan untuk mengenali barang berbahaya," ujarnya.
Kemenhub juga akan meningkatkan random inspection sebelum keberangkatan, terutama terhadap manifest, muatan, stabilitas, alat keselamatan, kondisi kendaraan, dan kepatuhan operasional.
"Jika ditemukan kondisi kritis, keberangkatan harus ditunda sampai persoalan diselesaikan atau keberangkatan dibatalkan," kata Dudy.
Dalam paparannya, Dudy menyebut beberapa insiden, di antaranya kebakaran KM Mutiara Sentosa II pada 4 Agustus 2026, kebakaran KMP Putri Yasmin pada 12 Agustus 2026, tenggelamnya KLM Nurusarsa 01 pada 15 Juli 2026, serta insiden KM Prince Soya pada 1 Agustus 2026.
Menurut Dudy, rangkaian kejadian tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi penerapan sistem keselamatan pelayaran, termasuk kondisi kendaraan, muatan, sistem proteksi kebakaran, serta kesiapan awak kapal dalam menghadapi keadaan darurat.
(ain)
