"Risiko terbesar [justru] terletak pada penurunan produktivitas di lahan tadah hujan dan irigasi sekunder di Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang ini bisa menekan pasokan lokal, menaikkan biaya produksi, dan mendorong inflasi pangan jika tidak dimitigasi dengan menjamin ketersediaan air dan penyesuaian pola tanam," tekannya.
Eliza menuturkan mekanisme dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan bermula dari menurunnya curah hujan yang mengurangi pasokan air irigasi. Kondisi tersebut terutama memengaruhi tanaman padi yang membutuhkan air dalam jumlah besar sehingga produktivitas berpotensi turun.
Di sisi lain, petani umumnya harus melakukan pompanisasi untuk mengatasi kekurangan air. Langkah itu meningkatkan biaya produksi karena membutuhkan bahan bakar tambahan, sementara luas tanam juga cenderung menyusut akibat keterbatasan air.
Akibatnya, harga gabah memang berpotensi meningkat karena pasokan berkurang. Namun, kenaikan tersebut belum tentu meningkatkan kesejahteraan petani karena biaya produksi juga ikut naik.
"Meski harga gabah tinggi, tapi bagi petani untungnya tidak begitu besar karena biaya produksinya juga meningkat. Ini bisa menekan pendapatan riil rumah tangga petani," ujar Eliza.
"Lalu penurunan pasokan lokal memicu kenaikan harga di tingkat produsen dan konsumen, terutama untuk komoditas inelastis seperti beras, cabai, dan bawang. Lalu rantai pasok terganggu diperparah ada spekulasi ini memperkuat volatilitas inflasi pangan yang tidak terkendali ini akan semakin menekan daya beli rumah tangga miskin dan rentan, yang proporsi pengeluaran pangannya tinggi," sambungnya.
Dengan demikian, ketika tekanan berlanjut hingga stok pangan menipis, Eliza berpandang pemerintah berpotensi meningkatkan belanja subsidi dan bantuan sosial, bahkan kembali membuka keran impor yang dapat membebani APBN.
Untuk jangka pendek, ia menyarankan pemerintah memprioritaskan optimalisasi distribusi air irigasi dan operasi waduk, penyesuaian pola tanam, penyediaan benih tahan kekeringan, bantuan sarana produksi yang tepat sasaran, serta mengaktifkan asuransi pertanian.
Sementara di sisi hilir, pemerintah dinilai perlu mengoptimalkan pemanfaatan CBP untuk operasi pasar dan bantuan pangan, serta memanfaatkan data prakiraan cuaca BMKG secara real time sebagai dasar pengambilan keputusan di daerah.
Dalam jangka menengah hingga panjang, pemerintah didorong mempercepat modernisasi irigasi, memperluas asuransi berbasis indeks cuaca, memperkuat sistem peringatan dini, mendorong diversifikasi tanaman, hingga berinvestasi pada efisiensi penggunaan air dan pengembangan varietas tahan kekeringan.
"Kekeringan saat ini menguji seberapa resilien pertanian kita. Trade-off saat ini adalah antara belanja darurat untuk meredakan gejala atau investasi di infrastuktur yang mengurangi frekuensi krisis di masa depan."
"Sistem pangan kita saat ini lebih siap menghadapi kekeringan sedang, tetapi belum cukup tangguh menghadapi kekeringan ekstrem berulang yang semakin mungkin akibat perubahan iklim," pungkasnya.
(ain)
