Dalam ketentuan administrasi kependudukan, pemerintah memperbolehkan masyarakat mencantumkan gelar akademik maupun gelar keagamaan pada dokumen tertentu.
Dokumen yang dapat memuat gelar adalah Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP elektronik serta Kartu Keluarga atau KK. Kedua dokumen tersebut berfungsi sebagai identitas utama penduduk sehingga penulisan nama dapat disesuaikan dengan identitas resmi yang dimiliki seseorang.
Gelar akademik yang dapat dicantumkan mencakup berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari diploma, sarjana, magister, hingga doktor diperbolehkan ditulis pada nama pemilik dokumen.
Selain gelar pendidikan, masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji juga diperbolehkan menambahkan gelar keagamaan berupa Haji atau disingkat H. bagi laki laki serta Hajah atau Hj. bagi perempuan.
Ketentuan tersebut bertujuan agar identitas yang tercantum pada KTP elektronik maupun KK sesuai dengan identitas resmi yang digunakan dalam berbagai urusan administrasi.
Sebagaimana dijelaskan dalam informasi resmi, "Pencantuman gelar pada kedua dokumen tersebut bertujuan agar identitas kependudukan sesuai dengan identitas resmi yang dimiliki seseorang."
Meski demikian, tidak semua dokumen kependudukan dapat menggunakan aturan yang sama.
Akta pencatatan sipil merupakan kelompok dokumen yang tidak memperbolehkan pencantuman gelar pendidikan maupun gelar keagamaan. Pada dokumen ini, nama harus ditulis sesuai identitas dasar tanpa tambahan gelar apa pun.
Akta pencatatan sipil berfungsi sebagai bukti hukum atas berbagai peristiwa penting yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, data yang dicantumkan harus mengikuti ketentuan khusus agar memiliki keseragaman administrasi.
Beberapa jenis akta pencatatan sipil yang tidak boleh mencantumkan gelar meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, serta akta pengesahan anak.
Pada seluruh dokumen tersebut, nama harus ditulis sebagaimana identitas aslinya tanpa menyisipkan gelar akademik maupun gelar keagamaan.
Selain mengatur mengenai penggunaan gelar, pemerintah juga menetapkan aturan mengenai tata cara penulisan nama pada seluruh dokumen kependudukan.
Nama wajib menggunakan huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia. Ketentuan ini dibuat agar seluruh data kependudukan memiliki format yang seragam dan mudah diproses dalam sistem administrasi nasional.
Masyarakat juga diperbolehkan mencantumkan nama marga, nama famili, atau sebutan lain yang menjadi bagian dari identitas keluarga.
Untuk KTP elektronik dan KK, penulisan gelar pendidikan, gelar adat, maupun gelar keagamaan diperbolehkan menggunakan bentuk singkatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain ketentuan tersebut, terdapat pula sejumlah larangan yang harus diperhatikan saat menuliskan nama pada dokumen kependudukan.
Nama tidak boleh disingkat apabila singkatan tersebut dapat mengubah makna atau menimbulkan arti yang berbeda dari nama sebenarnya.
Penulisan nama juga tidak diperbolehkan menggunakan angka maupun tanda baca karena dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam sistem administrasi kependudukan.
Larangan lain yang perlu dipahami adalah gelar pendidikan maupun gelar keagamaan tidak boleh dicantumkan pada seluruh akta pencatatan sipil.
Memahami aturan ini menjadi hal penting bagi masyarakat yang sedang mengurus pembuatan dokumen baru maupun melakukan perubahan data di Dukcapil.
Kesalahan dalam penulisan nama atau pencantuman gelar yang tidak sesuai ketentuan dapat menyebabkan proses administrasi menjadi lebih lama karena harus dilakukan perbaikan data.
Dengan mengetahui perbedaan aturan antara KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil, masyarakat dapat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan secara lebih tepat.
Ketentuan tersebut juga membantu menjaga keseragaman data kependudukan di seluruh Indonesia sehingga identitas setiap penduduk tercatat secara akurat sesuai fungsi masing masing dokumen.
Pada akhirnya, kepatuhan terhadap aturan penulisan nama dan penggunaan gelar bukan hanya mempermudah proses pelayanan administrasi, tetapi juga menghindarkan masyarakat dari potensi kesalahan data yang dapat berdampak pada berbagai urusan hukum maupun pelayanan publik di masa mendatang. Dengan memahami ketentuan yang berlaku, proses pengurusan dokumen kependudukan di Dukcapil dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan sesuai prosedur.
(seo)
