Menurut Febri, permintaan domestik menjadi pendorong utama, didukung pelaksanaan berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, implementasi biodiesel B50, hingga program pembangunan tiga juta rumah subsidi.
"Kenaikan aktivitas manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2026 terutama ditopang oleh kenaikan dari sisi permintaan domestik, terutama mulai jalannya program pemerintah seperti MBG, kelanjutan pembangunan koperasi merah putih, B50, kampung nelayan, serta program tiga juta rumah subsidi," jelasnya.
Selain itu, permintaan juga didorong oleh konsumsi rumah tangga menjelang tahun ajaran baru, investasi industri baru, serta peningkatan pesanan ekspor. Kemenperin juga mencatat terdapat 152 industri baru yang mulai beroperasi sepanjang semester I-2026 dengan nilai investasi mencapai Rp157,6 triliun. Investasi tersebut menyerap 56.347 tenaga kerja baru di sektor produksi.
Di sisi lain, variabel persediaan masih berada pada fase kontraksi karena sebagian pelaku industri memilih menahan stok barang sambil menunggu perkembangan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah sebelum mendistribusikan produk ke pasar.
Dari sisi subsektor, industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer serta industri minuman menjadi sektor dengan kinerja terbaik pada Juli. Sementara itu, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki masih mengalami kontraksi akibat lemahnya permintaan ekspor dan tingginya biaya logistik internasional.
Meski demikian, ia menilai prospek industri manufaktur tetap positif. Hasil survei menunjukkan 77,9% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya membaik atau stabil, sementara tingkat pesimisme terhadap enam bulan ke depan turun menjadi 7%.
"Ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih memiliki keyakinan terhadap prospek industri nasional, namun tetap mencermati berbagai perkembangan ekonomi global secara hati-hati," tegasnya.
Ke depan, Kemenperin menyatakan akan terus memperkuat daya saing industri melalui percepatan implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), penguatan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengendalian impor, percepatan hilirisasi, serta peningkatan investasi manufaktur berteknologi tinggi.
(ain)
