Adapun Iqbal memastikan penurunan realisasi DMO tidak berarti pasokan minyak goreng nasional akan terganggu. Menurut dia, pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng melalui Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
Di samping itu, ia mengatakan akan memantau langsung kondisi di lapangan untuk menentukan ada atau tidaknya kelangkaan minyak goreng. Apabila minyak goreng sulit ditemukan di pasar rakyat, Kemendag akan meminta produsen memenuhi kewajiban pasokan sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.
Namun, Iqbal menilai kecil kemungkinan Minyakita tidak lagi diproduksi karena produsen berhenti mengekspor CPO. Sebab menurutnya, ekspor CPO merupakan keputusan bisnis yang mengikuti permintaan pasar global dan dalam dua tahun terakhir trennya relatif stabil meski berfluktuasi secara musiman.
"Memang ada di bulan-bulan tertentu ekspornya turun misalnya kalau di awal tahun tuh di bulan Januari dan Februari itu turun tuh biasanya tuh kemudian Maret, April, Mei itu naik lagi, Juni, Juli turun, September naik lagi tuh sampai Desember itu trennya begitu setidaknya 2 tahun terakhir. Saya tidak berani berspekulasi mereka tidak akan ekspor," tutur Iqbal.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 17 Juli 2026, realisasi DMO Minyakita pada periode 1-17 Juli 2026 mencapai 53.059 ton. Angka tersebut turun 1,02% secara bulanan (month-to-month/mtm) serta turun 56,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Pasokan DMO selama periode tersebut berasal dari 61 produsen minyak goreng. Sebanyak 60 produsen di antaranya telah memenuhi ketentuan penyaluran minimal 35% melalui badan usaha milik negara (BUMN), yakni Perum Bulog dan ID Food.
Sementara secara kumulatif, realisasi DMO Minyakita sejak 26 Desember 2025 hingga 17 Juli 2026 telah mencapai 738.197 ton. Dari total tersebut, sebanyak 378.354 ton atau 50,16% disalurkan melalui BUMN. Terdiri dari Perum Bulog sebesar 284.801 ton atau 37,76% dan ID Food sebanyak 93.553 ton atau 12,40%.
Sementara itu, penyaluran melalui jalur non-BUMN mencapai 375.914 ton atau 49,84% dari total realisasi.
(ain)
