Bahlil menegaskan bahwa transisi menuju pemanfaatan energi hidrogen membutuhkan kesiapan di berbagai sektor. Ia memetakan setidaknya ada empat variabel utama yang harus dipenuhi Indonesia untuk mempercepat ekosistem ini, di antaranya:
Penguasaan Teknologi: Adanya transfer teknologi yang memadai dan efisien.
Kesiapan Pasar (Market): Kebutuhan dan daya serap industri serta masyarakat domestik.
Investasi: Masuknya investor yang siap mendanai infrastruktur energi baru dan terbarukan (EBT).
Regulasi: Kebijakan pemerintah yang responsif dan mendukung percepatan.
Terkait regulasi, Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM sangat terbuka untuk berdiskusi dengan para peneliti, akademisi, maupun pelaku industri guna merumuskan aturan main yang tepat.
"Dalam rangka melakukan percepatan, dibutuhkan regulasi. Pada konteks ini, khususnya Kementerian ESDM, kami sangat terbuka untuk melakukan diskusi-diskusi tentang regulasi apa yang dibutuhkan agar proses percepatan ini berjalan lebih efisien," tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Menteri Investasi ini mengingatkan bahwa potensi hidrogen tidak boleh diartikan secara sempit sebagai bahan bakar transportasi semata. Pemanfaatannya melingkupi spektrum industri energi bersih yang jauh lebih luas.
"Hidrogen itu jangan hanya diartikan secara sempit bahwa dia hanya untuk mengisi kendaraan. Jauh lebih dari itu, hidrogen dapat diolah menjadi produk-produk petrochemical berorientasi energi bersih, seperti blue ammonia," kata Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyambut baik kerja sama dan riset EBT bersama negara mitra, salah satunya Denmark, yang dinilai memiliki keunggulan teknologi di bidang energi baru terbarukan.
“Pemerintah berkomitmen penuh mendukung riset dan investasi EBT yang memberikan dampak langsung pada kemandirian energi nasional,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan pengembangan hidrogen diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
"Saat ini kami mempunyai 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya tersebar di seluruh Indonesia dan melahirkan investasi sebesar Rp32 triliun," ujar Eniya.
Dalam agenda ini juga diperkenalkan pilot bus berbahan bakar hidrogen yaitu Bus H2 DDF (Diesel Dual Fuel). Bus bermesin diesel milik Perum DAMRI tersebut dimodifikasi agar dapat menggunakan kombinasi bahan bakar solar dan gas hidrogen.
Program itu dikembangkan melalui kerja sama Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), dan Perum DAMRI. Pelaksanaannya didukung PT Sucofindo (Persero) sebagai lembaga pengujian, inspeksi, dan sertifikasi independen serta PT Tritunggal Prakarsa Global sebagai pelaksana proyek percontohan bus.
Direktur Utama PT Sucofindo (Persero) Sandry Pasambuna mengatakan pihaknya bertugas memastikan penerapan teknologi H2 DDF pada bus DAMRI memenuhi aspek keselamatan, keandalan, dan kesesuaian teknis.
"Sebagai perusahaan testing, inspection, certification and consultation (TICC), Sucofindo berperan sebagai pihak independen yang memastikan implementasi teknologi H2 DDF pada bus DAMRI memenuhi aspek keselamatan, keandalan, dan kesesuaian teknis," ujar Sandry.
Menurut Sandry, proses verifikasi dan jaminan diperlukan agar teknologi hidrogen dapat diterapkan secara aman, terukur, dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Sebagai informasi, bus H2 DDF dilengkapi 16 tabung penyimpanan hidrogen berkapasitas masing-masing 50 liter. Tabung itu memiliki tekanan nominal 200 bar dan tekanan kerja 150 bar, sementara sistem hidrogen dipasang pada bus Hino bermesin diesel enam silinder berkapasitas 7.684 cc.
Berdasarkan pengujian PT Sucofindo (Persero), sistem H2 DDF dilaporkan menurunkan emisi opasitas sebesar 57,66%, karbon monoksida sebesar 45,45%, karbon dioksida sebesar 39,37%, serta nitrogen oksida sebesar 21,16%.
(smr/ros)
