Salah satu poin risiko yang disoroti secara khusus adalah keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia, sebuah lembaga baru yang dibentuk pada Mei lalu untuk mengawasi ekspor bahan baku. Menurut Petch, minimnya kejelasan mengenai mandat lembaga tersebut kian menambah kecemasan investor atas meningkatnya intervensi negara. Moody’s juga menilai sempitnya basis penerimaan negara sebagai kendala yang kian membesar, sehingga memberikan ruang yang sangat terbatas bagi pemerintah untuk membiayai program-program ambisius seperti program makan siang gratis.
“Hingga saat ini, kami belum melihat adanya pergerakan yang signifikan dalam memperluas basis penerimaan negara,” tegasnya.
Meski demikian, masih ada beberapa poin positif. Pemerintah Indonesia telah memangkas anggaran program makan siang gratis di tengah membengkaknya biaya subsidi energi guna menjaga defisit anggaran tetap berada di dalam batas aman regulasi. Para pejabat terkait juga tengah meninjau ulang postur APBN untuk mengidentifikasi opsi-opsi penghematan tambahan.
Di sisi lain, beberapa pihak tidak terlalu cemas. Baru pekan lalu, S&P Global Ratings mempertahankan peringkat layak investasi (investment grade) Indonesia dengan prospek stabil, bahkan setelah Moody’s dan Fitch Ratings menurunkan penilaian mereka. Langkah S&P ini mengindikasikan kepercayaan bahwa kekuatan kredit negara masih tetap terjaga.
Moody's menilai 6 hingga 12 bulan ke depan diperkirakan bakal menjadi periode krusial. Lembaga tersebut memantau ketat kecukupan cadangan devisa, kredibilitas kebijakan, kesehatan BUMN, hingga tata kelola di tubuh Danantara. Petch menegaskan bahwa pada akhirnya, penentu utamanya adalah apakah arah kebijakan pemerintah sudah bergerak menuju rute yang benar.
Ia menambahkan, ekspansi belanja fiskal secara signifikan yang tidak diimbangi dengan reformasi penerimaan negara akan menjadi sinyal yang sangat mengkhawatirkan bagi profil kredit Indonesia.
(bbn)
