Menurut Josua, sumber tekanan harga pada inflasi Juni yang tercatat 3,34% lebih banyak berasal dari biaya dan pasokan, bukan permintaan domestik yang terlalu panas.
Josua berpendapat dalam kondisi seperti ini, kenaikan suku bunga tambahan hanya akan memberi pengaruh terbatas terhadap inflasi, tetapi dapat menambah tekanan pada biaya kredit dan aktivitas sektor riil.
Dari sisi sektor keuangan, alasan Bank Permata memperkirakan BI akan menahan suku bunga lantaran sinyal kredit masih perlu dijaga.
Survei Perbankan BI menunjukkan penyaluran kredit baru pada kuartal II-2026 meningkat dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 93,08%, naik dari 38,74% pada kuartal sebelumnya, dan pada kuartal III kredit baru masih diprakirakan tumbuh.
Namun, bank juga lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit pada kuartal II, terutama dari sisi suku bunga, plafon, perjanjian, tenor, dan biaya persetujuan kredit.
"Artinya, ekonomi masih membutuhkan dukungan pembiayaan, sehingga kenaikan suku bunga tambahan perlu dihindari kecuali tekanan rupiah memburuk secara tajam," sebut Josua.
Sebaliknya, sebagian ekonom dan analis seperti Tamara Henderson (Bloomberg Economics), Radhika Rao (DBS), Jeemin Bang (Moodys Analitycs), Hosianna Evalita (PT Bank Danamon Indonesia Tbk/BDMN), dan Lionel Priyadi (Mega Capital Sekuritas Indonesia) meyakini kenaikan menjadi 6% sudah diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah.
Henderson menilai kenaikan diperlukan karena pelemahan rupiah kembali menekan bank sentral, meskipun BI telah menaikkan suku bunga 100 bps secara kumulatif sejak 20 Mei.
Dia menambahkan, indikator stabilitas nilai tukar juga menunjukkan bahwa pengetatan moneter lebih lanjut masih diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar dan menstabilkan rupiah.
Pandangan serupa datang dari Lionel Priyadi dari Mega Capital Indonesia, yang menilai serangkaian faktor eksternal kembali menekan pasar obligasi dan rupiah.
Sentimen negatif datang dari memanasnya konflik AS-Iran setelah kelompok Houthi mengancam akan memblokade jalur ekspor utama melewati Laut Merah. Gangguan ini mendorong harga minyak Brent naik ke US$88,9 per barel dan memicu aksi jual obligasi global.
Yield US Treasury tenor 10 tahun naik 4,4 bps menjadi 4,59%, tenor 30 tahun bertambah 4,3 bps ke 5,11%, sedangkan tenor 2 tahun naik 3 bps menjadi 4,21%. Yield obligasi pemerintah RI tenor 10 tahun tercatat naik 2,1 bps menjadi 7,28%.
Begitu juga obligasi RI berdenominasi dolar AS (INDON) ikut terkerek 4,3 bps menjadi 5,55% untuk tenor 10 tahun. Di tengah kondisi tersebut, tekanan terhadap rupiah tak terhindarkan, terutama di pasar forward.
"Situasi ini berpotensi mendorong Bank Indonesia semakin yakin terhadap arah kebijakan pengetatan moneter yang tengah berjalan demi mencegah akselerasi inflasi, terutama di tingkat konsumen, serta melebarnya defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan," kata Lionel dalam catatannya.
Jika sebelumnya BI mengambil sikap ketat yang lebih berorientasi menjaga inflasi agar masih berada dalam rentang targetnya, kini perhatian pelaku pasar juga terfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah.
Pelemahan rupiah kembali mendekati Rp18.000/US$, di tengah penguatan dolar AS dan harga minyak global yang bertahan tinggi akibat ketegangan geopolitik, serta berpotensi meningkatnya risiko imported inflation.
Sebagai catatan, pada Selasa (21/7/2027) 09:55 WIB, rupiah spot diperdagangkan di Rp17.938/US$. Apabila siklus pengetatan BI berlanjut, pasar memproyeksikan pergerakan rupiah dapat terjaga di rentang Rp17.900-Rp18.100/US$, mengingat kondisi eksternal yang belum sepenuhnya pulih.
--- artikel ini mengalami pembaruan dengan tambahan komentar ekonom
(dsp/aji)
