"Kendala penyediaan energi listrik yang sempat terjadi di Pulau Jawa akhirnya dapat terkoreksi. Pemadaman bergilir pun berhasil kami selesaikan dengan baik," tutur Darmawan.
Karena pasokan tambahan ini bersifat khusus—yakni membutuhkan batu bara dengan spesifikasi kalori minimal 4.500 kkal/kg—PLN mengajukan permohonan pemenuhan kebutuhan tersebut kepada Kementerian ESDM.
Kementerian ESDM kemudian menindaklanjutinya dengan menerbitkan skema penugasan khusus kepada para produsen batu bara guna mengamankan pasokan listrik hingga akhir tahun 2026.
"Untuk Juli ini, alokasi penugasan dan kontrak yang sudah kami tindak lanjuti berjalan dengan baik. Langkah ini akan diikuti dengan penugasan khusus untuk September, Oktober, November, hingga Desember mendatang," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan salah satu alasan di balik pemadaman listrik bergilir di Jawa karena PLTU mengalami kekurangan batu bara dengan spesifikasi medium.
Batu bara spesifikasi medium adalah yang memiliki kalori di atas 5.000 kkal/kg.
“Kita cek ada batu bara medium yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan,” ungkap Bahlil dalam agenda Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menambahkan PLN seharusnya dapat memberikan informasi lebih awal terkait dengan jenis batu bara yang dibutuhkan pembangkit agar dapat disesuaikan dengan batu bara yang dipasok penambang melalui skema domestic market obligation (DMO).
“Nah, kalau pemerintah memberikan DMO teknisnya, kan kamu perusahaan gitu loh. Jangan 'air sudah di batang leher' baru teriak,” tambahnya.
Dia menguraikan, kebutuhan batu bara untuk PLTU PLN sepanjang tahun ini adalah sebanyak 154 juta ton. Sementara itu, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, suplai batu bara untuk dalam negeri sebanyak 180 juta ton.
Khusus untuk batu bara PLN, Bahlil menyebut kontrak yang sudah dikuasai perseroan sebanyak 134 juta ton dan telah meningkat menjadi 141 juta ton.
"Artinya 1 Januari sampai Juni, dari 154 juta itu tinggal 13 juta ton. Masak batu bara habis pada bulan 6? Ini ilmu abuleke [omong kosong] apalagi? Kayaknya kita jujur-jujur saja, berarti ada sesuatu," terang Bahlil.
Untuk menyelesaikan masalah ini, saat ini pemerintah sudah membentuk tim pengadaan batu bara yang melibatkan perwakilan PLN, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
"Pengadaannya harus transparan dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ungkap Bahlil.
Adapun, dalam kesempatan berbeda, Bahlil menyatakan pasokan batu bara sudah mengalir kembali ke PLTU milik PLN dan swasta, sehingga isu pembangkit yang mengalami kendala telah teratasi.
Bahlil menyatakan proses pengiriman batu bara sudah berlangsung, sehingga sudah tidak terdapat permasalahan yang berpotensi membuat pembangkit milik PLN dan swasta atau independent power producer (IPP) mengalami gangguan.
“Setahu saya sekarang batu bara semua sudah on progress [mengalir ke PLTU PLN], jadi [kelistrikan Jawa] enggak ada isu lagi ya,” kata Bahlil kepada awak media di Tuban, Jawa Timur, Kamis (25/6/2026).
(smr/ros)
