Fahmy menambahkan program konversi kompor listrik bakal tidak efektif menekan konsumsi LPG bersubsidi, sebab kompor listrik membutuhkan daya yang cukup tinggi, sehingga hanya dapat digunakan untuk masyarakat kelas menengah ke atas dengan daya listrik diatas 2.200 volt ampere (VA).
Sementara itu, banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang daya listrik rumahnya hanya 450 VA hingga 900 VA.
“Itu [konversi kompor listrik] hanya pemborosan besar-besaran dari APBN yang sesungguhnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Jadi sebaiknya kompor listrik karena pernah gagal juga, sebaiknya itu dibatalkan,” tegas dia.
Untuk program masifikasi pemanfaatan CNG melalui tabung 3 kg, Fahmy memandang kebijakan tersebut memang dapat membantu mengurangi konsumsi LPG bersubsidi, sebab proses migrasi dapat dilakukan secara cepat hanya dengan pergantian tabung.
Selain itu, Indonesia dinilai memiliki bahan baku CNG yang cukup melimpah yakni gas alam. Hanya saja, Indonesia masih perlu mengembangkan tabung CNG berukuran 3 kg dan memasfikan fasilitas injeksi CNG.
“Kalau di awal harus impor [tabung CNG 3 kg] dari China dengan teknologi injeksi dari China. Saya kira tidak apa-apa, selama itu masih lebih murah atau minimal sama dengan LPG yang akan digantikannya. Kalau ternyata lebih mahal ya pemborosan juga,” ungkap Fahmy.
Sekadar informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa program kompor listrik yang dicanangkan berjalan pada 2027 memiliki anggaran anggaran khusus mencapai Rp815,56 miliar.
Bahlil menambahkan kompor listrik tersebut akan menggunakan model dan teknologi terbaru. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan efisiensi energi masyarakat dengan kualitas alat yang lebih mumpuni.
"Sebenarnya dahulu sudah pernah mau diimplementasikan. Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang makin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama," kata Bahlil saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
Saat ini, Kementerian ESDM tengah melakukan kajian mendalam terkait dengan efektivitas dari pembaruan perangkat memasak tersebut.
Pemerintah ingin memastikan transisi teknologi ini memberikan dampak yang signifikan bagi pengguna.
"Nah, kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru," tambah Bahlil.
Adapun, Kementerian ESDM telah berulang kali mengumumkan rencana pengendalian konsumsi LPG 3 Kg bersubsidi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman pada Januari 2026 sempat mengungkapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur pengetatan pembelian LPG 3 Kg bakal rampung paling lambat semester I-2026.
“Draf perpres sedang dikoordinasikan, kami kejar [agar] semester I-2026 ini bisa tuntas atau lebih cepat,” kata Laode kepada Bloomberg Technoz, Kamis (29/1/2026).
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) juga sempat mengusulkan penerapan pengetatan pembelian Gas Melon dengan skema pembatasan pembelian sebanyak 10 tabung setiap bulannya untuk satu kartu keluarga (KK).
Skema pengetatan pembelian Gas Melon tersebut ditargetkan diterapkan mulai kuartal II-2026.
Pemerintah diketahui juga sempat berwacana memperketat pembelian 'Gas Melon' mulai tahun ini. Nantinya, pembeli Elpiji miin itu hanya dikhususkan bagi masyarakat penerima bansos.
Hal ini diungkap oleh anggota Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR Marwan Cik Asad dalam rapat kesepakatan arah kebijakan subsidi energi dalam asumsi dasar makro dan postur fiskal Tahun Anggaran 2026, Selasa (22/7/2025).
Dalam perkembangannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan penyaluran subsidi energi yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik akan memanfaatkan data penerima bansos pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Akan tetapi, Bahlil belum mengungkapkan mekanisme pemanfaatan DTSEN untuk program subsidi energi tersebut.
(azr/wdh)
