Pada saat yang sama, arah kebijakan moneter global juga belum sepenuhnya bersahabat. Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve masih mempertahankan nada hawkish seiring inflasi yang belum sepenuhnya jinak.
Kondisi tersebut membuat arus modal global cenderung mengalir ke aset berimbal hasil tinggi dan dianggap aman. Dalam situasi seperti ini, menjaga selisih imbal hasil (yield spread) yang kompetitif menjadi krusial bagi negara berkembang seperti Indonesia.
“Dalam kondisi seperti ini, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko arus modal yang mudah keluar, sehingga suku bunga domestik perlu cukup menarik agar aset keuangan Indonesia tetap kompetitif," sebut Josua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), kepada Bloomberg Technoz.
Namun, Josua menambahkan bahwa efektivitas kenaikan suku bunga tidak boleh dilebih-lebihkan, karena sumber tekanan rupiah lebih banyak berasal dari faktor luar negeri, bukan semata dari ketidakseimbangan domestik.
Memang, kebijakan BI sempat menunjukkan hasil. Rupiah yang hampir menembus Rp18.200/US$ pada sesi perdagangan intraday berhasil menguat ke kisaran Rp17.730/US$ pada pertengahan Juni, dan pada sesi perdagangan kemarin ditutup di Rp17.790/US$.
Meski demikian, apresiasi tersebut masih relatif terbatas. Secara tahun berjalan, rupiah masih tercatat sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terlemah di Asia dengan depresiasi 5,76%. Hanya lebih baik dari won Korea Selatan yang melemah 6,24%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah belum sepenuhnya mereda. Investor asing masih mencermati sejumlah faktor risiko, mulai dari prospek suku bunga AS, ketegangan geopolitik global, hingga persepsi risiko terhadap aset Indonesia.
Tidak mengherankan apabila yield Surat Berharga Negara (SBN) masih bertahan di level tinggi meskipun tekanan terhadap nilai tukar mulai mereda.
Dampak Bagi Sektor Riil
Kenaikan suku bunga acuan sebesar 100 bps pada kuartal kedua tahun ini bukan tanpa biaya. Keputusan ini membawa konsekuensi ekonomi dalam bentuk naiknya biaya pembiayaan (cost of fund) di sektor riil.
Sinyal perlambatan mulai muncul pada data Survei Perbankan BI para kuartal pertama tahun ini dengan indikator Saldo Bersih Tertimbang Kredit Baru turun menjadi 38,74% dari posisi kuartal sebelumnya sebesar 88,92%.
Di sisi lain, penyumbang terbesar kredit di kuartal I-2026 datang dari kredit konsumsi sebesar 51,97%, kredit investasi 37,33%, dan kredit modal kerja 36,4%.
Dengan rincian, kredit multiguna sebesar 51,9%, Kredit Tanpa Agunan (KTA) 37,2%, kredit kendaraan 13,4%.
Bergesernya mesin pertumbuhan kredit dari investasi menjadi konsumsi menjadi salah satu indikator yang sedikit mengkhawatirkan, di tengah tekanan daya beli akibat inflasi.
Data tersebut menggambarkan sepertinya masyarakat masih meminjam dana untuk kebutuhan sehari-hari, renovasi, kendaraan, dan pembiayaan berbasis konsumsi lainnya.
Ternyata, kondisi pada kuartal pertama berlanjut hingga kuartal kedua dengan hasil Survei Konsumen BI bulan Mei memberi gambaran kondisi masyarakat yang ternyata masih mengalami fenomena ‘mantab’ alias makan tabungan.
Dalam survei tersebut, rasio tabungan (saving ratio) tercatat turun menjadi 17,5% pada Mei, dari posisi April sebesar 18,2%. Di saat yang sama, rasio cicilan meningkat menjadi 10,2% dari sebelumnya 9,7%. Meski begitu, konsumsi tetap terjaga di level 72,3%, dari posisi sebelumnya 72,1%.
Angka konsumsi yang masih terjaga mengindikasikan bahwa rumah tangga tetap mempertahankan konsumsinya, meski harus mengorbankan tabungan dan menambah beban cicilan. Secara makro, kondisi ini terjadi apabila pendapatan tidak tumbuh secepat kebutuhan pengeluaran.
Meski begitu, dalam Survei Perbankan kuartal pertama, sektor perbankan cukup optimis untuk kuartal kedua tahun ini, dengan perkiraan Saldo Bersih Tertimbang menjadi 96,65%, dari posisi kuartal pertama 38,74%.
Hal ini sejalan dengan paparan BI usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang menyebut kondisi perbankan masih cukup kuat untuk menahan dampak awal kenaikan suku bunga. Kredit perbankan Mei 2026 tercatat tumbuh 11,51%, lebih tinggi dari 9,98% pada April.
Kredit investasi tumbuh 21,95%, kredit modal kerja 8,09%, dan kredit konsumsi 5,89%. Dana pihak ketiga tumbuh tinggi 13,47%, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga sebesar 24,74%, dan kredit yang belum ditarik masih besar sekitar Rp2.576 triliun atau 22,41% dari plafon.
“Pertumbuhan kredit lebih terfokus pada kredit investasi, diikuti kredit modal kerja yang tumbuh sekitar 8%, artinya ada pertambahan kredit yang produktif," kata Destry Damayanti, Deputi Gubernur BI.
Dia menambahkan masih banyak sektor yang pertumbuhan kreditnya berada jauh di bawah nilai potensinya. Destry menyebut sektor tersebut terdiri dari pertanian, pengangkutan, dan sektor perdagangan.
"Sehingga ini memberi peluang ke depan untuk perbankan, bisa menyalurkan pada sektor-sektor yang mempunyai potensi besar, tapi saat ini pasokan kreditnya masih di bawah potensi," sebut Destry.
Namun, menurut Josua, suku bunga dana pihak ketiga juga naik menjadi 2,7% dari 2,65%. Kenaikan ini menandakan adanya transmisi pengetatan mulai masuk ke harga kredit baru, terutama karena bank mulai menyesuaikan biaya dana dan persepsi risiko.
“Jika berlanjut, kredit baru untuk konsumsi, modal kerja, UMKM, KPR, KKB, dan sektor padat karya dapat melambat lebih cepat daripada yang diharapkan,” kata Josua.
Data Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) juga menunjukkan suku bunga kredit rupiah secara rata-rata masih turun tipis menjadi 8,72% pada Mei 2026 dari 8,73% pada April 2026, tetapi suku bunga kredit baru justru naik cukup tajam menjadi 9,31% dari 8,95%.
Menurut Josua, meski kondisi perbankan masih cukup kuat untuk menahan dampak awal kenaikan suku bunga, kualitas penyaluran harus dijaga karena kenaikan suku bunga biasanya berdampak tertunda terhadap kemampuan bayar debitur.
Insentif jadi Penopang
Di tengah kondisi moneter serba ketat ini, BI tetap melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan menggelontorkan insentif sebesar Rp418,1 triliun hingga pekan pertama Juni 2026.
Menurut Josua, langkah kebijakan ini tebat, sebab dapat menjadi penyeimbang agar kenaikan BI-Rate tidak terlalu menekan kredit sektor prioritas.
"Insentif ini harus lebih terarah, sebaiknya diprioritaskan untuk sektor yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekspor, mengurangi impor, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendukung UMKM yang sehat," kata Josua.
Jika tidak, insentif likuiditas yang terlalu longgar tanpa seleksi risiko yang baik, dapat mendorong bank mengejar pertumbuhan kredit secara kuantitas, bukan kualitas.
Selain itu, efektivitas insentif tersebut juga ditentukan oleh kondisi permintaan di sektor riil. Survei Perbankan BI menunjukkan bahwa penyaluran kredit baru pada kuartal sebelumnya melambat cukup tajam. Bahkan perbankan mengakui mulia menerapkan standar penyaluran kredit yang lebih berhati-hati, terutama pada kredit investasi.
Dalam kondisi seperti itu, tambahan likuiditas dari regulator memang dapat membantu, tapi tidak otomatis mendorong perusahaan mengambil kredit baru jika prospek bisnis dipandang masih belum cukup menarik.
(dsp/aji)
