Menurut dia, keterlibatan aparat dalam program pangan merupakan bagian dari upaya memperkuat keberpihakan negara kepada masyarakat.
Di sisi lain, Prabowo dalam pidatonya juga menyinggung soal masih adanya pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan melakukan penyelewengan uang negara. Ia mengaku sedih karena sebagian berasal dari orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan.
“Saya sedih bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat nyeleweng, nyuri uang rakyat,” ujarnya.
Prabowo mengatakan dirinya telah memerintahkan aparat pengawasan untuk tetap memproses pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran, meski memiliki kedekatan dengan dirinya.
Ia mengungkapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sempat meminta petunjuk karena beberapa nama yang diperiksa disebut dekat dengan Presiden. Menurutnya, pejabat yang diberi amanah justru harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas negara.
“Mereka tanya, boleh diteruskan ke pemeriksaan? Saya bilang teruskan ke pemeriksaan. Tidak ada orang Prabowo, bukan orang Prabowo. Dekat sama saya enggak ada urusan,” ungkap Prabowo.
Tegaskan Tak Anti Pasar Bebas
Prabowo juga menegaskan dirinya bukanlah sosok yang menolak mekanisme pasar bebas. Namun, menurut dia, negara tetap harus hadir untuk melindungi kelompok masyarakat kecil dari dominasi pemodal besar.
“Perjuangan kita bersama, sekali lagi tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas. Saya tidak anti mekanisme pasar bebas,” kata Prabowo dalam pidatonya, Sabtu (16/5/2026).
Meski demikian, Prabowo menilai mekanisme pasar bebas berpotensi disalahgunakan jika tidak diimbangi dengan keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin.
“Hanya saya mengerti, bahwa pasar bebas bisa diselewengkan. Orang-orang miskin selalu bersaing sama pemodal yang sangat besar. Ya enggak bisa, tak mungkin itu,” ujarnya.
Prabowo mengatakan, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila harus menerapkan prinsip ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat luas, bukan membiarkan persaingan berjalan tanpa intervensi negara.
Ia menyebut bahwa kebijakan keberpihakan terhadap kelompok rentan dalam istilah global dikenal sebagai affirmative action atau tindakan afirmatif.
“Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela rakyat,” jelasnya.
Prabowo juga menegaskan Indonesia tetap terbuka terhadap mekanisme ekonomi dan investasi, namun pemerintah tidak akan membiarkan kelompok lemah kalah bersaing tanpa perlindungan negara.
“Jadi kita terbuka, ayo,” pungkasnya.
(mef/ell)
