Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding ekonomi kuartal I 2025.
Purbaya menyebut, hal ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa.
“Ini prestasi yang luar biasa loh di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak tertentu kita bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61%,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026).
“Clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. kita sedang bergerak kearah yang lebiuh cepat lagi,” katanya.
Kuartal II-2026 Penuh Tantangan
Chief Economist Bank Permata Josua Pardede berpandangan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh belanja pemerintah pada kuartal I-2026 belum tentu bisa berulang kembali di triwulan kedua mendatang. Hal ini disebabkan realisasi belanja pemerintah yang cukup tinggi sudah dimajukan ke awal tahun.
Ia melihat bahwa kuartal II akan menjadi ujian bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pertumbuhan akan bisa menjadi lebih berkelanjutan apabila dapat bertumpu pada mesin yang lebih berkelanjutan, seperti investasi, kredit produktif, ekspor bernilai tambah, dan konsumsi rumah tangga dan tidak hanya bergantung pada momentum musiman.
“Saya melihat belanja pemerintah masih bisa menopang pertumbuhan kuartal II, tetapi tidak realistis jika berharap pertumbuhannya tetap setinggi kuartal I,” kata Josua Pardede kepada Bloomberg Technoz, Rabu (6/5/2026).
Josua menilai bahwa saat ini ruang fiskal sudah mulai lebih ketat. Defisit sampai akhir Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara tumbuh jauh lebih cepat dibanding pendapatan negara.
Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, pemerintah tetap bisa menjaga belanja, tetapi harus semakin selektif. Belanja yang perlu dipertahankan adalah belanja yang langsung masuk ke daya beli masyarakat.
Sebagai contoh, pemerintah perlu proyek infrastruktur yang sudah siap jalan, belanja barang yang memakai produk dalam negeri, serta program yang menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, belanja yang rendah daya ungkitnya perlu ditunda atau direalokasi.
(ell)
